.png)
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Tumpak Haposan Simanjuntak dalam laporannya mengatakan Hasil yang diharapkan melalui pelaksanaan kegiatan ini yaitu terbangunnya komitmen dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi Yang dilaporkan melalui MCP.
“Diharapkan meningkatkan warmness pemerintah daerah dalam peran dan fungsi aktif dalam rangka pengawasan pemerintahan daerah.
– terbentuknya persamaan persepsi terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah di masa pandemi”, ujarnya.
Ketua KPK, Firli Bahuri dalam arahannya Mengatakan acara ini sesungguhnya adalah salah satu momentum kita sebagai anak bangsa untuk melepaskan praktek korupsi sesuai alinea ke-4 pada undang-undang Dasar 1945.
– hari ini merupakan salah satu cara kita untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan cara pencegahan berdasarkan target KPK. Untuk itu KPK mencoba upaya agar tidak terjadi korupsi sehingga KPK mengembangkan salah satu metode dengan cara perbaikan sistem dan juga intervensi yang dikemas dalam bentuk MCP ini.
Sementara Kepala BPKP, Dr. Muhammad Yusuf Ateh dalam arahannya mengatakan tindakan kecurangan (fraud) merupakan suatu tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, penyembunyian dan pelanggaran kepercayaan dengan kategori kecurangan diantaranya korupsi, penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan keuangan, Oleh karena itu manajemen perlu mengidentifikasi dan mengimplementasikan mitigasi risiko fraud.
Acara dilanjutkan dengan melaunching Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre Prevention (MCP) Pencegahan Korupsi yang ditandai dengan penekanan tombol secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri, Kepala BPK, dan Kepala BPKP.
Selain meluncurkan MCP, dalam kesempatan tersebut Kemendagri juga meluncurkan Aplikasi Sistem Infomasi Pengawasan Inspektorat Jenderal (SIWASIAT).
Turut hadir, sekretaris daerah Kabupaten soppeng, kepala inspketur dan kepala BPKD (**)
