Tinjau Pembangunan SR 64, Wabup Soppeng Ingatkan Rencana Kemensos Bulan Depan Peserta Didik Serentak Secara Nasional

Soppeng Kabarta.com--- Komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung program Sekolah Rakyat terus ditunjukkan melalui pemantauan langsung terhadap proses pembangunan sarana pendidikan tersebut. 

Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, kembali melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR) 64 Soppeng pada Senin (15/6/2026).

Kunjungan ini merupakan kali kedua yang dilakukan Wakil Bupati ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya. 

Kehadiran orang nomor dua di Kabupaten Soppeng itu disambut oleh jajaran pelaksana proyek yang kemudian memaparkan perkembangan pekerjaan konstruksi beserta sejumlah langkah percepatan yang tengah dilakukan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati menerima laporan bahwa progres fisik pembangunan telah mencapai sekitar 80 persen. Capaian tersebut dinilai sangat menggembirakan mengingat target operasional sekolah yang semakin dekat.

Menurut Selle KS Dalle, perkembangan pembangunan yang terlihat di lapangan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dibandingkan kunjungan sebelumnya. Ia mengaku optimistis proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Saya melihat langsung percepatan yang luar biasa dari PT Waskita Karya. Setiap kali saya datang ke lokasi ini, selalu ada perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini menunjukkan komitmen dan profesionalisme pelaksana proyek dalam menyelesaikan pembangunan Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Selle menjelaskan bahwa kunjungan kali ini tidak hanya bertujuan untuk memantau progres konstruksi, tetapi juga memastikan kesiapan seluruh unsur pendukung sebelum sekolah mulai digunakan.

Ia hadir bersama Kepala SR 64 Soppeng, Erni Erjilla, guna melihat secara langsung kondisi bangunan serta melakukan koordinasi dengan pihak pelaksana terkait tahapan penyelesaian akhir proyek.

“Kunjungan kali ini sengaja saya lakukan bersama Kepala SR 64 Soppeng. Selain melihat secara langsung progres pekerjaan konstruksi, kami juga mengingatkan pihak pelaksana proyek bahwa Kementerian Sosial merencanakan pada 11 Juli 2026 peserta didik Sekolah Rakyat secara serentak di seluruh Indonesia sudah berpindah dari sekolah sementara ke gedung permanen, termasuk di SR 64 Soppeng,” jelasnya.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa waktu penyelesaian proyek semakin mendesak. Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat menjaga ritme kerja agar target nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat dapat tercapai.

Selain pembangunan fisik gedung, pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan PT Waskita Karya juga membahas kesiapan fasilitas pendukung yang akan melengkapi operasional sekolah nantinya. Mulai dari perabot ruang belajar, perlengkapan asrama, hingga fasilitas penunjang lainnya menjadi perhatian khusus agar dapat tersedia tepat waktu.

Wakil Bupati menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari selesainya konstruksi bangunan, tetapi juga dari kesiapan seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan peserta didik dan tenaga pendidik.

Menurutnya, sinkronisasi antara penyelesaian konstruksi dan pemasangan fasilitas pendukung harus berjalan beriringan sehingga ketika gedung dinyatakan selesai, sekolah dapat langsung difungsikan tanpa harus menunggu proses tambahan lainnya.

Sementara itu, pihak PT Waskita Karya menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang terus diberikan Pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap pelaksanaan proyek tersebut.

Perwakilan perusahaan mengungkapkan bahwa kunjungan pimpinan daerah menjadi motivasi tersendiri bagi seluruh pekerja yang saat ini terus berupaya menuntaskan sisa pekerjaan yang masih harus diselesaikan.

“Kunjungan pimpinan daerah menjadi suntikan semangat yang sangat berarti bagi seluruh pekerja. Kami terus berupaya menyelesaikan pekerjaan yang tersisa sesuai target waktu yang telah ditetapkan,” katanya.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Kehadiran fasilitas pendidikan yang representatif diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus memberikan kesempatan belajar yang lebih baik bagi peserta didik.

Dengan progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 80 persen, Pemerintah Kabupaten Soppeng optimistis SR 64 Soppeng dapat mulai ditempati sesuai jadwal yang ditetapkan Kementerian Sosial pada Juli 2026.

Pemerintah daerah pun berharap sinergi yang selama ini terjalin antara pemerintah, kontraktor pelaksana, dan seluruh pihak terkait dapat terus dipertahankan hingga tahap penyelesaian akhir. Dengan demikian, Sekolah Rakyat Soppeng dapat segera beroperasi penuh dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dunia pendidikan di Kabupaten Soppeng.(**)

BPS Kabupaten Soppeng Resmi Laksanakan Pendataan Sensus Ekonomi 2026

Soppeng kabarta.com— Pelaksanaan Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Kabupaten Soppeng resmi dimulai. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng melakukan pendataan perdana kepada Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, di Rumah Jabatan Bupati, Senin (15/6/2026).

Pendataan tersebut dipimpin langsung Kepala BPS Kabupaten Soppeng, Muhammad Rismat. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya pencacahan lapangan secara menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Soppeng.

SE2026 merupakan program nasional yang bertujuan memotret secara akurat kondisi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Data yang dihimpun nantinya akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Dukungan langsung Bupati Soppeng sebagai responden pertama diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima petugas sensus serta memberikan data yang benar dan jujur demi terwujudnya basis data ekonomi yang akurat.

Sebelumnya, pelaksanaan lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Soppeng telah dicanangkan melalui kegiatan pelepasan petugas yang berlangsung di Hotel Grand Saota, Soppeng, pada 11 Juni 2026. Pendataan lapangan secara door-to-door dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Kepala BPS Kabupaten Soppeng, Muhammad Rismat, mengungkapkan sebanyak 243 petugas lapangan telah direkrut untuk melaksanakan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Soppeng. Para petugas tersebut juga telah mengikuti pelatihan teknis sebagai bekal sebelum turun ke lapangan.

Secara keseluruhan, BPS Sulawesi Selatan menyiapkan 8.776 petugas untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut, termasuk Kabupaten Soppeng.

Pada saat pencanangan SE2026, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menegaskan pentingnya data yang akurat dalam mendukung pembangunan daerah.

“Data akurat adalah fondasi pembangunan. Pembangunan yang baik harus didukung data yang valid agar pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Soppeng untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus, sehingga menghasilkan data yang berkualitas untuk mendukung perencanaan pembangunan di masa mendatang.

Anggota DPRD Pangkep Berguru di Diskominfo Soppeng Terkait Pengelolaan Pusat Data dan Informasi

Soppeng Kabarta.com– Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Soppeng di Lounge Kantor Bupati Soppeng, Senin (15/6/2026).

Rombongan yang dipimpin Ketua Tim Kunjungan Kerja, H. Mantiri Mashud Hadade, SH, melakukan konsultasi dan berbagi pengalaman terkait pengelolaan pusat data, informasi, serta komunikasi publik di lingkungan pemerintah daerah.

"Kunjungan ini kami lakukan untuk konsultasi dan sharing pengalaman mengenai pengelolaan pusat data, informasi, dan komunikasi publik," kata Mantiri.

Kepala Diskominfo Kabupaten Soppeng, Drs. Kanaruddin, M.Si, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menjelaskan bahwa Diskominfo Soppeng memiliki tiga bidang utama, yakni Bidang Humas dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi dan Informatika, serta Bidang Statistik dan Persandian.

Menurut Kanaruddin, Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen mempublikasikan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah agar masyarakat mengetahui upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan.

Ia menambahkan, penyebarluasan informasi dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi, seperti media sosial resmi pemerintah daerah, media massa, layanan live streaming kegiatan pemerintahan, hingga videotron.

Pada kesempatan yang sama, Statistisi Ahli Muda Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Soppeng, Wettoing, SE., M.Si, menjelaskan perkembangan Portal Satu Data Kabupaten Soppeng yang telah terbentuk sejak Desember 2025.

Menurutnya, portal tersebut saat ini masih dalam proses integrasi dengan Satu Data Indonesia. Pemerintah Kabupaten Soppeng telah menyampaikan surat kepada Bappenas untuk mendukung proses integrasi tersebut dan kini menunggu tindak lanjut.

Usai diskusi, Kepala Diskominfo Soppeng bersama jajaran dan rombongan Komisi I DPRD Pangkep meninjau ruang server serta Soppeng Command Center (SCC). Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat langsung fasilitas pengelolaan data, sistem jaringan, dan pusat pemantauan CCTV yang mendukung penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital di Kabupaten Soppeng.(**)

Kabupaten Soppeng Masuk Lima Besar Terbaik Pertumbuhan Ekonomi di Sulsel

Makassar Kabarta.com-– Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (10/6/2026). 

Dalam sambutannya, Amalia menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan instrumen strategis untuk memotret aktivitas ekonomi Indonesia secara menyeluruh, termasuk perkembangan pola usaha dan transformasi digital yang terus berkembang.

Pencanangan tersebut menandai Sulawesi Selatan sebagai provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 tingkat provinsi. Kegiatan ini menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung suksesnya pelaksanaan sensus.

Acara tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, serta perwakilan pemerintah daerah, termasuk Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai agenda strategis yang akan menjadi kompas dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran. 

Menurutnya, data yang dihasilkan melalui sensus akan menjadi dasar penting dalam menyusun program pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"Sensus Ekonomi 2026 hadir untuk memotret aktivitas ekonomi secara menyeluruh sehingga menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan," ujar Andi Sudirman.

Ia juga mengajak seluruh pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus yang dijadwalkan berlangsung melalui pendataan lapangan secara door to door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Sementara itu, Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle menyatakan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data ekonomi yang akurat dan berkualitas sangat penting untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

"Sensus Ekonomi 2026 merupakan langkah strategis untuk menghadirkan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang dihasilkan akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, penguatan sektor usaha, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Soppeng siap mendukung dan berpartisipasi aktif demi suksesnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026," kata Selle.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS RI juga memaparkan kinerja perekonomian Sulawesi Selatan Triwulan I Tahun 2026. Kabupaten Soppeng tercatat membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 9,39 persen secara tahunan (year-on-year), menempatkannya pada posisi kelima tertinggi di Sulawesi Selatan.

Capaian tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang tercatat sebesar 6,88 persen maupun pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen. 

Kehadiran Wakil Bupati Soppeng dalam kegiatan tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk mendukung penyediaan data statistik yang akurat sebagai dasar pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(**)

Bupati Suwardi Haseng Tinjau Bangunan Koperasi Merah Putih Desa Ganra

Soppeng Kabarta.com – Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, meninjau pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih di Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, Selasa (9/6/2026). 

Kunjungan tersebut turut didampingi Kepala Desa Ganra, Andi Wahyu Gunawan, S.Sos., M.Si., serta Babinsa Desa Ganra. Dalam peninjauan itu, rombongan melihat secara langsung kondisi bangunan yang telah rampung dikerjakan.

Kepala Desa Ganra, Andi Wahyu Gunawan, menyampaikan bahwa progres pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih saat ini telah mencapai 100 persen dan siap mendukung pelaksanaan program penguatan ekonomi masyarakat desa. 

Bupati Soppeng mengapresiasi percepatan penyelesaian pembangunan gedung tersebut. Menurutnya, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya memperkuat perekonomian masyarakat desa sekaligus mendukung program strategis nasional dalam pengembangan koperasi berbasis desa. 

Dengan selesainya pembangunan gedung tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap Koperasi Desa Merah Putih Desa Ganra dapat segera beroperasi dan menjadi pusat pengembangan usaha masyarakat, peningkatan produktivitas ekonomi desa, serta penguatan kesejahteraan warga setempat.(**)

Bangun Sinergitas Dengan Pemkab, IPPK Soppeng Silaturahmi ke Bupati Suwardi Haseng

Soppeng, Kabarta.com--- Ikatan Purnakaryawan Pendidikan dan Kebudayaan (IPPK) Kabupaten Soppeng menggelar silaturahmi dengan Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, di Rumah Jabatan Bupati, Sabtu (6/6).

Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang mempererat hubungan dan komunikasi, tetapi juga momentum bagi IPPK untuk memperkenalkan eksistensinya sebagai organisasi resmi yang mewadahi para purnakaryawan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Kabupaten Soppeng.

Ketua IPPK Soppeng, A.Asis, mengatakan bahwa kunjungan ini bertujuan membangun sinergi yang berkelanjutan dengan Pemerintah Kabupaten Soppeng sekaligus meminta arahan terkait program dan langkah strategis organisasi ke depan.

“Kami ingin IPPK tetap aktif, produktif, dan memberi manfaat meskipun para anggotanya telah memasuki masa purnabakti. Silaturahmi ini menjadi ruang bagi kami untuk bertukar gagasan serta memperoleh masukan demi kemajuan pendidikan di Soppeng,” ujar Asis.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyambut hangat kehadiran para pengurus dan anggota IPPK. Ia menyampaikan apresiasi serta penghargaan atas dedikasi panjang para guru dan tenaga kependidikan yang telah memberikan kontribusi besar dalam membangun dunia pendidikan di daerah berjuluk Bumi Latemmamala.

“Pengabdian Bapak dan Ibu guru serta tenaga kependidikan merupakan fondasi penting bagi kemajuan pendidikan kita. Semoga silaturahmi ini membawa keberkahan dan semakin memperkuat kebersamaan dalam membangun daerah,” kata Suwardi Haseng.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menitipkan pesan agar semangat pengabdian terhadap dunia pendidikan tetap terjaga meski telah memasuki masa pensiun. Menurutnya, pengalaman, wawasan, dan pemikiran para purnakaryawan pendidikan masih sangat dibutuhkan sebagai sumber inspirasi dan masukan bagi generasi penerus.

Sebagai informasi, IPPK merupakan organisasi yang menghimpun para pensiunan tenaga pendidik dan kependidikan, mulai dari guru, dosen, hingga karyawan struktural Kemendikbud. Organisasi ini menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi, berbagi pengalaman, serta menyalurkan gagasan yang konstruktif guna mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah maupun tingkat nasional.(**)

Bupati Suwardi Haseng Buka Kegiatan Review Hasil SID Optimasi Lahan Non Rawa

Soppeng Kabarta.com— Bupati Soppeng Suwardi Haseng membuka kegiatan Review Hasil Survei Investigasi dan Desain (SID) Optimasi Lahan Non Rawa Tahun 2026 di Ruang Pertemuan Gabungan Dinas, Watansoppeng, Jumat (22/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi tahapan penting dalam memastikan kesiapan teknis sebelum pelaksanaan program optimasi lahan di lapangan, khususnya pada kawasan pertanian non rawa yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman petani.

Dalam sambutannya, Suwardi Haseng menegaskan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Soppeng sehingga membutuhkan dukungan menyeluruh, mulai dari pengolahan lahan, penyediaan air irigasi, hingga sarana pendukung pascapanen. 

Ia menjelaskan bahwa review SID merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan agenda utama pemaparan hasil kajian teknis oleh tim LPPM Universitas Hasanuddin sebagai penyusun desain program optimasi lahan non rawa tahun 2026.

Menurutnya, ketepatan data dan desain menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program pertanian daerah. Karena itu, pemerintah daerah mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan non rawa agar mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. 

Program optimasi lahan non rawa Tahun 2026 direncanakan mencakup luas 6.256 hektare di tujuh kecamatan, ditambah pengembangan sekitar 1.500 hektare di Kecamatan Liliriaja. Program tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan daerah berbasis agropolitan.

Hasil review SID juga menitikberatkan pada kolaborasi dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Soppeng di sektor pertanian, yakni program “Listrik Masuk Sawah”. Berdasarkan rekomendasi SID, sekitar 84 persen pekerjaan optimasi lahan non rawa tahun 2026 berupa pembangunan pompa dan sumur bor berbasis energi listrik.

Dalam laporan SID disebutkan terdapat sekitar 533 titik sumur bor yang tersebar di delapan kecamatan. Jumlah tersebut dinilai menjadi potensi besar dalam mendukung percepatan realisasi program listrik masuk sawah di Kabupaten Soppeng. 

Data hasil SID mencatat sebanyak delapan kecamatan, 45 desa, dan 164 kelompok tani telah tersurvei. Luas usulan awal program tercatat 6.256,51 hektare, sedangkan hasil delineasi lapangan mencapai 8.315,58 hektare atau bertambah sekitar 2.057,07 hektare.

Mayoritas lokasi diarahkan untuk peningkatan indeks pertanaman (IP) 200 atau dua kali panen dalam setahun, yakni pada 140 lokasi atau sekitar 85,4 persen dari total lokasi survei. Sumber air dominan berasal dari air tanah atau sumur, sementara infrastruktur yang paling banyak direkomendasikan berupa pompa air dan jaringan irigasi air tanah (JIAT) pada 132 lokasi.

Selain itu, hasil review menemukan adanya tujuh indikasi kelompok tani ganda yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut sebelum penetapan lokasi program.

Dalam review tersebut juga disampaikan sejumlah rekomendasi prioritas, di antaranya percepatan pembangunan pompa air dan JIAT pada 132 lokasi, penanganan 21 lokasi yang belum memiliki sumber air, serta peningkatan sumber air pada 24 lokasi dengan indeks pertanaman masih IP 100.

Rekomendasi lainnya mencakup verifikasi indikasi ketua kelompok tani ganda, koordinasi dengan P3A dan GP3A terkait operasional dan pemeliharaan infrastruktur, percepatan penetapan lokasi dan anggaran tahun 2026, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi pascakonstruksi secara berkala.

“Melalui proses review ini diharapkan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan produktivitas pertanian serta indeks pertanaman petani secara berkelanjutan,” ungkap Suwardi Haseng.

Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, tim pengawas, penyuluh pertanian, serta tim LPPM Universitas Hasanuddin sebagai penyusun SID. Pelaksanaan kegiatan difasilitasi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng bekerja sama dengan LPPM Unhas.

Pemerintah daerah berharap hasil review SID tersebut dapat menjadi acuan teknis yang kuat dalam pelaksanaan program optimasi lahan tahun 2026 guna mendukung peningkatan produksi pertanian dan swasembada pangan nasional.(**)