Bupati Suwardi Haseng Buka Kegiatan Review Hasil SID Optimasi Lahan Non Rawa

Soppeng Kabarta.com— Bupati Soppeng Suwardi Haseng membuka kegiatan Review Hasil Survei Investigasi dan Desain (SID) Optimasi Lahan Non Rawa Tahun 2026 di Ruang Pertemuan Gabungan Dinas, Watansoppeng, Jumat (22/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi tahapan penting dalam memastikan kesiapan teknis sebelum pelaksanaan program optimasi lahan di lapangan, khususnya pada kawasan pertanian non rawa yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman petani.

Dalam sambutannya, Suwardi Haseng menegaskan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Soppeng sehingga membutuhkan dukungan menyeluruh, mulai dari pengolahan lahan, penyediaan air irigasi, hingga sarana pendukung pascapanen. 

Ia menjelaskan bahwa review SID merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan agenda utama pemaparan hasil kajian teknis oleh tim LPPM Universitas Hasanuddin sebagai penyusun desain program optimasi lahan non rawa tahun 2026.

Menurutnya, ketepatan data dan desain menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program pertanian daerah. Karena itu, pemerintah daerah mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan non rawa agar mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. 

Program optimasi lahan non rawa Tahun 2026 direncanakan mencakup luas 6.256 hektare di tujuh kecamatan, ditambah pengembangan sekitar 1.500 hektare di Kecamatan Liliriaja. Program tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan daerah berbasis agropolitan.

Hasil review SID juga menitikberatkan pada kolaborasi dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Soppeng di sektor pertanian, yakni program “Listrik Masuk Sawah”. Berdasarkan rekomendasi SID, sekitar 84 persen pekerjaan optimasi lahan non rawa tahun 2026 berupa pembangunan pompa dan sumur bor berbasis energi listrik.

Dalam laporan SID disebutkan terdapat sekitar 533 titik sumur bor yang tersebar di delapan kecamatan. Jumlah tersebut dinilai menjadi potensi besar dalam mendukung percepatan realisasi program listrik masuk sawah di Kabupaten Soppeng. 

Data hasil SID mencatat sebanyak delapan kecamatan, 45 desa, dan 164 kelompok tani telah tersurvei. Luas usulan awal program tercatat 6.256,51 hektare, sedangkan hasil delineasi lapangan mencapai 8.315,58 hektare atau bertambah sekitar 2.057,07 hektare.

Mayoritas lokasi diarahkan untuk peningkatan indeks pertanaman (IP) 200 atau dua kali panen dalam setahun, yakni pada 140 lokasi atau sekitar 85,4 persen dari total lokasi survei. Sumber air dominan berasal dari air tanah atau sumur, sementara infrastruktur yang paling banyak direkomendasikan berupa pompa air dan jaringan irigasi air tanah (JIAT) pada 132 lokasi.

Selain itu, hasil review menemukan adanya tujuh indikasi kelompok tani ganda yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut sebelum penetapan lokasi program.

Dalam review tersebut juga disampaikan sejumlah rekomendasi prioritas, di antaranya percepatan pembangunan pompa air dan JIAT pada 132 lokasi, penanganan 21 lokasi yang belum memiliki sumber air, serta peningkatan sumber air pada 24 lokasi dengan indeks pertanaman masih IP 100.

Rekomendasi lainnya mencakup verifikasi indikasi ketua kelompok tani ganda, koordinasi dengan P3A dan GP3A terkait operasional dan pemeliharaan infrastruktur, percepatan penetapan lokasi dan anggaran tahun 2026, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi pascakonstruksi secara berkala.

“Melalui proses review ini diharapkan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan produktivitas pertanian serta indeks pertanaman petani secara berkelanjutan,” ungkap Suwardi Haseng.

Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, tim pengawas, penyuluh pertanian, serta tim LPPM Universitas Hasanuddin sebagai penyusun SID. Pelaksanaan kegiatan difasilitasi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng bekerja sama dengan LPPM Unhas.

Pemerintah daerah berharap hasil review SID tersebut dapat menjadi acuan teknis yang kuat dalam pelaksanaan program optimasi lahan tahun 2026 guna mendukung peningkatan produksi pertanian dan swasembada pangan nasional.(**)

Lantik Andi Haerudin Pejabat Sekda, Bupati Soppeng Harap Mampu Jaga Stabilitas Birokrasi

Soppeng Kabarta.com— Bupati Soppeng Suwardi Haseng melantik dan mengambil sumpah jabatan Drs. H. Andi Haeruddin, M.Si sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Jumat, 22 Mei 2026.

Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng dan dihadiri Wakil Bupati Soppeng, para pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, serta sejumlah undangan lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Dalam sambutannya, Bupati Soppeng menyampaikan ucapan selamat kepada Andi Haeruddin atas amanah baru yang diberikan sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Andi Muhammad Surahman atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat Penjabat Sekda sejak 10 Juni 2025 hingga pelantikan pejabat baru.

Menurut Bupati, jabatan Sekretaris Daerah merupakan posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena memiliki peran sebagai koordinator pemerintahan, penggerak birokrasi, serta penghubung antara kepala daerah dan seluruh perangkat daerah.

Karena itu, Penjabat Sekda diharapkan mampu menjaga stabilitas birokrasi, memastikan koordinasi pemerintahan tetap berjalan baik, menjaga ritme pelayanan publik, serta memperkuat sinergi antar perangkat daerah selama masa penugasan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengajak seluruh kepala perangkat daerah memberikan dukungan penuh kepada Penjabat Sekda yang baru agar program-program pemerintah daerah dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.3.3/2139/BKD tanggal 30 April 2026 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng.(**)

Kolaborasi Pemkab dan Kejari Soppeng Mendukung Stabilitas Harga Melalui Gerakan Pangan Murah

Soppeng Kabarta.com— Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama Kejaksaan Negeri Soppeng memperkuat sinergi melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) GASPOL Adhyaksa yang dibuka langsung Bupati Soppeng, Suwardi Haseng di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng, Selasa (19/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bentuk kolaborasi antara Pemkab Soppeng dan Kejari Soppeng dalam mendukung stabilitas harga pangan sekaligus pengendalian inflasi daerah melalui penyediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan Gerakan Pangan Murah tidak hanya berfokus pada keterjangkauan harga, tetapi juga menjadi langkah bersama menjaga ketersediaan pasokan pangan, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha.

Pelaksanaan GPM GASPOL Adhyaksa juga menunjukkan keterlibatan lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, Kejaksaan, hingga pihak pendukung lainnya dalam menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Soppeng.

Pemerintah Kabupaten Soppeng sendiri terus mendorong pelaksanaan Gerakan Pangan Murah secara berkelanjutan. Hingga saat ini, kegiatan serupa telah dilaksanakan puluhan kali di sejumlah lokasi dan ditargetkan mencapai 100 kali pelaksanaan sepanjang tahun 2026.

Kolaborasi Pemkab dan Kejari melalui GASPOL Adhyaksa diharapkan semakin memperkuat upaya menjaga stabilitas pangan sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui akses bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, TNI-Polri, perwakilan instansi, pelaku usaha pangan dan masyarakat.

Kejaksaan Negeri Soppeng Musnahkan Sejumlah Barang Bukti Perkara Pidana inkrah

Soppeng Kabarta.com--- Kejaksaan Negeri Soppeng melakukan pemusnahan sejumlah barang bukti perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng, Sulta D. Sitohang, SH., MH, dan dihadiri Bupati Soppeng, Suwardi Haseng dan sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nurkautsar Hasan, Wakapolres Soppeng Kompol Sudarmin, serta Kepala Rutan Kelas IIB Watansoppeng Dedi Nugroho.

Pemusnahan barang bukti dilakukan terhadap perkara pidana yang telah inkrah dari total 26 terpidana dengan berbagai jenis kasus. Perkara narkotika menjadi yang paling dominan dengan jumlah 16 terpidana.

Barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika jenis sabu seberat 36,97 gram, 411 plastik sachet kecil bekas pembungkus sabu, timbangan digital, alat hisap sabu, hingga sejumlah barang bukti lainnya.

Selain kasus narkotika, pemusnahan juga mencakup barang bukti perkara pencurian, penganiayaan, tindak pidana UU ITE, kelalaian dalam berkendara, kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual fisik, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dalam kegiatan tersebut, barang bukti narkotika dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air, sementara barang bukti lainnya dibakar hingga tidak dapat digunakan kembali.

Kehadiran Bupati Soppeng dalam kegiatan itu menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Soppeng.(**)

221 Kelompok Tani di Soppeng Terima Bantuan Benih Padi dan Jagung dari Kementan RI

Soppeng Kabarta.com— Pemerintah Kabupaten Soppeng mulai menyalurkan bantuan benih padi dan jagung tahun 2026 kepada 221 kelompok tani di daerah itu. Dalam penyaluran tersebut, Bupati Soppeng Suwardi Haseng menegaskan bantuan pemerintah tidak boleh diperjualbelikan maupun dipindahtangankan.

Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan Pertemuan Sosialisasi dan Penyerahan Bantuan Benih Padi dan Jagung Tahun 2026 yang digelar Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng di Aula Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Senin (11/5/2026).

Program bantuan yang bersumber dari APBN Kementerian Pertanian RI tersebut menjangkau ratusan kelompok tani yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Soppeng.

Sebanyak 95 kelompok tani menerima bantuan benih padi, sementara bantuan benih jagung diberikan kepada 126 kelompok tani.

Dalam sambutannya, Suwardi meminta agar bantuan benih didistribusikan sesuai daftar calon penerima dan calon lokasi (CPCL) yang telah ditetapkan pemerintah.

“Jangan lagi ada kejadian benih tidak terbagi secara merata sesuai CPCL yang sudah disusun. Bantuan benih pemerintah ini tidak untuk dipindahtangankan, apalagi diperjualbelikan,” tegasnya.

Ia mengingatkan penyalahgunaan bantuan benih dapat berdampak hukum sekaligus mencoreng nama baik Kabupaten Soppeng di hadapan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian.

Selain menekankan pengawasan distribusi bantuan, Suwardi menyebut program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan mendukung target swasembada pangan nasional.

Pemkab Soppeng tahun ini menerima bantuan benih padi untuk lahan seluas 5.716 hektare dengan total benih mencapai 142.900 kilogram. Varietas yang disalurkan antara lain Inpari 32, Mekongga, dan Padjajaran.

Sementara bantuan benih jagung dialokasikan untuk lahan seluas 7.080 hektare dengan jumlah benih mencapai 106.200 kilogram varietas NK 306.

Menurut Suwardi, penggunaan benih unggul diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung kesejahteraan petani.

“Benih unggul berpotensi meningkatkan hasil pertanian dan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian kita,” ujarnya.

Kegiatan sosialisasi dan penyerahan bantuan tersebut diikuti ratusan peserta yang terdiri dari kelompok tani penerima bantuan, penyuluh pertanian lapangan (PPL), koordinator BPP, pengawas benih tanaman, serta unsur penyuluh pertanian lainnya.

Selain penyerahan bantuan, kegiatan juga dirangkaikan dengan sosialisasi teknis terkait pelaksanaan program bantuan benih tahun 2026.(**)

Soppeng Menjadi Salah Satu Daerah Prioritas Program Pengembangan Pertanian Modern Kementan RI

Soppeng Kabarta.com--- Kabupaten Soppeng menjadi salah satu daerah prioritas dalam pengembangan pertanian modern dan program ketahanan pangan nasional dari kementerian pertanian RI, program ini merupakan sistem pertanian modern yang mengedepankan penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, mekanisasi pertanian, penggunaan alat tanam modern, hingga pemanfaatan drone dalam proses budidaya pertanian.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian RI, Prof. Dr. Ir. Fadjry Jufri, M.Si. saat penanaman perdana program Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS) di Kelurahan Apanang, Kecamatan Liliriaja, Jumat (8/5/2026).

Menurut Fadjry Jufri, program tersebut sebelumnya telah diuji coba di Soppeng dan berhasil mencapai produktivitas 10,4 ton per hektar. Makanya tahun ini ditambah 120 hektar untuk Soppeng.

Ditambahkannya bahwa, di Sulawesi Selatan hanya terdapat empat kabupaten yang mendapatkan program PM-AAS, yakni Sidrap, Bone, Soppeng, dan Maros, olehnya itu Ia berharap dukungan dan keterlibatan Pemerintah Kabupaten Soppeng dapat membuat program tersebut berjalan maksimal dan terus berkembang.

Sementara Bupati Soppeng Suwardi Haseng, dalam sambutan pada kegiatan tersebut  menyampaikan bahwa, kegiatan ini bukan sekadar tanam perdana, tetapi menjadi tanda bahwa pertanian di Kabupaten Soppeng mulai bergerak menuju sistem pertanian yang lebih modern, maju, dan produktif.

“Program PM-AAS ini hadir untuk membantu petani bekerja lebih efisien melalui mekanisasi, penggunaan teknologi, pendampingan penyuluh, hingga pola tanam modern, dengan harapan hasil panen meningkat dan kesejahteraan petani semakin baik,” ujarnya.

Ia juga mengajak petani untuk tidak takut terhadap perubahan dan perkembangan teknologi di sektor pertanian.

“Teknologi bukan untuk menggantikan petani, tetapi membantu petani agar kerja lebih ringan dan hasil lebih besar,” tutupnya.(**)

Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok, Dinas TPHPKP Kabupaten Soppeng Gelar Pasar Murah

Soppeng kabarta.com— Dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus menekan laju inflasi, Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHPKP) menggelar kegiatan pasar pangan murah di halaman kantor dinas Pertanian, Senin (27/4/2026).

Kepala Dinas TPHPKP Kabupaten Soppeng, Aryadin Arif, menyampaikan bahwa program ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bagi masyarakat.

“Pelaksanaan gelar pangan murah ini dalam rangka menjaga stabilitas bahan pokok dan menekan laju inflasi, khususnya di Kabupaten Soppeng,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah komoditas dijual dengan harga lebih rendah dibanding harga pasar. Di antaranya terigu Kompas Rp10.500 per kemasan, terigu Dua Pedang Rp8.000, minyak goreng Alif 2 liter Rp40.500, bawang merah dan bawang putih masing-masing Rp30.000 per kilogram.

Selain itu, tersedia beras SPHP Rp58.000 per 5 kilogram, beras premium Rp74.500 per 5 kilogram, minyak goreng “Kita” kemasan bantal Rp15.000 per liter, serta gula pasir Rp17.500 per kilogram.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pemerintah daerah berharap program serupa dapat terus dilaksanakan secara berkala guna menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi daerah.(**)