Tindak Tegas Rokok Ilegal, Bupati Soppeng Siapkan Fasilitas Kantor untuk Personel Bea Cukai

 

Pemerintah Kabupaten Soppeng terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka mengoptimalkan potensi daerah. Hal tersebut terlihat dari kunjungan kerja Kepala Kantor Bea dan Cukai Parepare, Dawny Marbagia, bersama rombongan yang diterima langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, di Ruang Kerja Bupati Soppeng, Rabu (14/1/2026).

Kunjungan ini menjadi agenda koordinasi awal tahun sekaligus ajang silaturahmi antara Bea Cukai Parepare dan Pemerintah Kabupaten Soppeng. 

Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk membahas berbagai isu strategis, khususnya penguatan sinergi dan kerja sama dalam peningkatan pengawasan, optimalisasi penerimaan cukai, serta pengembangan sektor industri hasil tembakau di Kabupaten Soppeng.

Kepala Kantor Bea dan Cukai Parepare, Dawny Marbagia, dalam kesempatan itu menyampaikan komitmen pihaknya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Soppeng. 

Menurutnya, koordinasi yang intensif sangat diperlukan guna memastikan pengawasan di bidang cukai berjalan optimal serta mampu mendukung peningkatan potensi penerimaan daerah.

“Bea Cukai siap bekerja sama secara aktif dan berkelanjutan dengan Pemerintah Kabupaten Soppeng. Sesuai dengan arahan dan harapan Bupati, kami juga berencana untuk hadir secara reguler di Kabupaten Soppeng guna memperkuat koordinasi dan pengawasan di lapangan,” ujar Dawny.

Ia menjelaskan bahwa kehadiran Bea Cukai secara rutin di Soppeng diharapkan dapat memberikan dampak positif, khususnya dalam upaya penegakan hukum di bidang cukai serta mendorong tertibnya peredaran produk hasil tembakau. 

Selain itu, langkah ini juga dinilai penting untuk menggali kembali potensi sektor tembakau yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi daerah.

Tidak hanya fokus pada pengawasan, Bea Cukai Parepare juga menyatakan kesiapan untuk mendukung pengembangan petani dan pelaku usaha tembakau di Kabupaten Soppeng. 

Dukungan tersebut akan diwujudkan melalui kegiatan diskusi, koordinasi, hingga pelaksanaan forum group discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Dalam rangka mendukung efektivitas pengawasan, kami juga akan menugaskan beberapa personel untuk bertugas di Kabupaten Soppeng. 

"Selain itu, dukungan personel secara mobile juga akan disiapkan apabila dibutuhkan,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan serta perhatian yang diberikan Bea Cukai Parepare terhadap Kabupaten Soppeng. 

Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal seperti Bea Cukai sangat penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Bupati mengungkapkan bahwa Kabupaten Soppeng, khususnya wilayah Cabbeng, memiliki sejarah panjang sebagai salah satu sentra produksi rokok tembakau yang cukup dikenal di Sulawesi Selatan. 

Pada masa lalu, sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan cukai.

“Sejak dulu Soppeng dikenal sebagai daerah penghasil tembakau dan rokok. Namun, seiring perkembangan zaman, modernisasi peralatan produksi, serta perubahan selera pasar, kontribusi tersebut perlahan mengalami penurunan,” jelasnya.

Ia juga mengakui bahwa sejak menjabat sebagai Bupati, dirinya banyak menerima masukan dari masyarakat, khususnya pelaku usaha tembakau di wilayah Cabbeng, terkait berbagai kendala yang mereka hadapi. Mulai dari persoalan perizinan, pemasaran, hingga persaingan dengan produk rokok yang tidak sesuai ketentuan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk menertibkan peredaran produk rokok yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong para pelaku usaha agar masuk dan berproduksi dalam Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) guna menciptakan iklim usaha yang lebih tertib dan berkelanjutan.

“Terkait dukungan fasilitas, Pemerintah Kabupaten Soppeng siap menyediakan gedung dengan skema pinjam pakai untuk Bea Cukai. Ini merupakan bentuk dukungan konkret kami agar pengawasan, penertiban, dan koordinasi dapat berjalan lebih efektif,” tegas Bupati.

Lebih lanjut, Bupati Soppeng berharap ke depan dapat dilakukan kunjungan lapangan bersama antara pemerintah daerah, Bea Cukai, serta pihak-pihak terkait lainnya. 

Langkah ini dinilai penting sebagai wujud kepedulian sekaligus ketegasan pemerintah dalam menata dan membangkitkan kembali sektor industri hasil tembakau di Kabupaten Soppeng.

“Ini merupakan hal yang serius bagi kami. Karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret, terencana, dan terkoordinasi agar sektor hasil tembakau di Soppeng dapat kembali memberikan kontribusi positif bagi daerah dan masyarakat,” pungkasnya.

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Soppeng, serta Kepala Perusahaan Daerah (Perusda) Lamataesso.

832 Hektar Lahan Rawa di Tokare Jadi Fokus Pengembangan Pertanian di Soppeng

 

Soppeng, - Dalam upaya mendorong ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya daerah yang berkelanjutan, Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak, SE, bersama Dandim 1423/Soppeng Letkol Reinhard Manurung, S.Pd, Plt. Kepala Dinas TPHPKP Aryadin Arif, S. Stp., M. Si, serta rombongan, melaksanakan survei lapangan di Desa Kessing (Tokare). Fokus kegiatan ini adalah untuk meninjau potensi optimalisasi lahan rawa seluas 832 hektar. Rabu (22/1/2025). 

Bupati Soppeng menekankan pentingnya pemanfaatan lahan rawa ini sebagai salah satu solusi strategis untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan daerah. 

"Lahan rawa di Desa Kessing ini adalah aset yang sangat berharga. Kita harus mengelolanya dengan semangat persaudaraan dan loyalitas tanpa batas demi kemajuan bersama," ujar Andi Kaswadi Razak.

Dandim 1423/Soppeng Letkol Reinhard Manurung, S.Pd., menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat setempat. 

"Survey ini mencerminkan komitmen kita semua untuk bekerja sama tanpa sekat, memastikan bahwa potensi daerah ini dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan," ungkapnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas TPHPKP Aryadin Arif, S. Stp., M. Si, menyoroti pentingnya pendekatan inovatif dalam pengelolaan lahan rawa ini. 

"Kita akan mengupayakan sistem pengelolaan yang ramah lingkungan dan berbasis teknologi agar lahan ini mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat," jelas Aryadin.

Survey ini menjadi bukti nyata bagaimana semangat persaudaraan dan loyalitas mampu mencairkan segala batasan. 

Kehadiran para pemimpin daerah di tengah masyarakat menumbuhkan rasa kebersamaan dan optimisme akan masa depan Desa Kessing sebagai pusat pengembangan pertanian produktif.

Dengan tekad dan kerja sama yang solid, optimalisasi lahan rawa di Tokare diharapkan dapat menjadi langkah signifikan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Soppeng.

Pemkab Soppeng Terima Penghargaan KKP HAM dari Kemenkumham RI

Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-75 Tahun 2023, Kementerian Hukum dan HAM RI menyerahkan Penganugerahan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) Tahun 2023.

Berdasarkan atas penilaian 10 indikator dengan 120 variabel penilaian, Kabupaten Soppeng kembali mendapatkan Predikat kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dan terpilih sebagai Kabupaten Peduli HAM di Sulawesi Selatan.

Penganugerahan Piagam Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) diserahkan oleh Bahtiar Baharuddin selaku Pj.Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang mewakili Menteri Hukum dan HAM R1 kepada Wakil Bupati Soppeng Ir. H. Lutfi Halide, MP di Phinisi I Ballroom Claro Hotel Makassar pada hari Senin, 25 Maret 2024.

Mewakili Bupati Soppeng pada acara tersebut, Wakil Bupati Soppeng Ir. H. Lutfi Halide, MP menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih kepada semua pihak, SKPD dan Bagian Hukum Setda atas sinergi dalam pemenuhan data dan kelengkapan penilaian KKP HAM sehingga Piagam KKP HAM dapat dipertahankan 3 tahun berturut-turut.

“Semoga capaian ini bisa terus dipertahankan dan P5 HAM (Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM) dapat terwujud di Kabupaten Soppeng”, harapnya.

Pemkab Soppeng Gelar Tahapan Musrenbang RKPD Tahun 2025

 

Bappelitbangda Kab. Soppeng melaksanakan cara Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2025 dengan tema “Pemantapan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta pemeliharaan kualitas lingkungan hidup”, bertempat di Aula Kantor Gabungan Dinas Kab. Soppeng. Selasa, 19 Maret 2024.

Dalam laporannya Kepala Bappelitbangda Kab. Soppeng, Andi Agus Nongki, S. IP, M. Si. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan. Dengan tujuan pelaksanaan untuk mengetahui arah kebijakan dan program prioritas di tingkat provinsi dengan lokus di Kabupaten Soppeng, menyerap usulan program kegiatan dari Desa/Kelurahan se-Kab. Soppeng yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kab. Soppeng, dan usulan program/kegiatan yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan, yang memerlukan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Serta sebagai tahapan dalam penyempurnaan Rancangan RKPD Tahun 2025.

Peserta, para Kepala SKPD Kabupaten Soppeng, Instansi Vertikal, Pimpinan BUMN/BUMD, Camat, Desa/Lurah, Para Pimpinan Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat, Ketua Organisasi, Kemasyarakatan/Keagamaan, Organisasi Kepemudaan, Asosiasi Profesi/Usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Ketua Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan se Kab. Soppeng.

Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Kab. Soppeng, oleh H. Syahruddin M. Adam, S. Sos, MM selaku Ketua DPRD Kab. Soppeng. Terkait dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang akan kami sampaikan pada Musrenbang RKPD pada hari ini pada prinsipnya adalah penegasan dari apa yang telah kami sampaikan pada Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 beberapa waktu yang lalu yang merupakan hasil penjaringan aspirasi dari tiga kali pelaksanaan reses pada tahun 2023.

Beberapa garis besar permasalahan pembangunan penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng berdasarkan laporan reses yang disampaikan oleh fraksi kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya diformalkan dalam Surat Keputusan DPRD tentang Pokok – Pokok Pikiran DPRD Hasil Penjaringan Aspirasi. Pokok – Pokok Pikiran DPRD ini sendiri telah diselaraskan dengan program SKPD pada Forum Penelahaan dan Penyelarasan Pokir DPRD Tahun 2025 beberapa hari yang lalu.

Sambutan Wakil Bupati Soppeng, Ir. H. Lutfi Halide, MP. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang dilakukan hari ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 sekaligus untuk menjadi entry point untuk menjawab harapan masa depan pembangunan yang lebih baik dengan berbasis kebutuhan, permasalahan dan inisiatif daerah sendiri.

Pencapaian perioritas dan target pembangunan tahun 2025 mendatang harus bisa menjadi instrumen utama untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, memperkuat daya tahan ekonomi, serta mampu untuk mengakselerasi daya saing kita, utamanya daya saing investasi. Optimimesme Capaian pertumbuhan ekonomi ditahun mendatang mengalami tantangan.

Selain itu dalam momentum musrenbang kali ini ada beberapa agenda untuk menjadi perhatian khusus dan perlu dikerjakan dan dikolaborasikan bersama. Saya ingin memastikan bahwa setiap aktifitas yang kira rancang memberikan kontribusi maksimal terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting, Penurunan Kemiskinan Ekstrem dan Penanganan Inflasi serta penguatan Inovasi daerah diberbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik, hal ini penting untuk mengangkat kreatifitas semua pihak, dan tahun 2023 kita telah meraih penghargaan inovasi atas program Sutasoma, dan pemerintah pusat telah memberikan apresiasi dengan memberikan insentif fiskal, oleh karena itu semua SKPD seharusnya membuat inovasi daerah dengan anggaran yang memadai.

Saya yakin dan percaya, melalui forum musrenbang ini kita dapat menghasilkan sebuah keputusan yang benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. saya juga berharap bagi seluruh perangkat daerah untuk mensinergikan usulan desa/kelurahan kecamatan menjadi bagian dari rencana kerja perangkat daerah sesuai dengan tupoksinya masing-masing. pelajari dan pahami serta pertajamkan kembali rumusan program dan kegiatannya, dengan tetap mengedepankan azas efektifitas, efesien serta pertimbangan kamampuan keuangan daerah. tunjukkan sikap loyalitas serta etos kerja yang tinggi. jangan terlena dengan apa yang ada saat ini, tapi mari kita berfikir tentang apa yang harus kita capai untuk beberapa tahun mendatang.

Acara dilanjutkan Penandatanganan berita acara oleh Wakil Bupati Soppeng, turut didampingi Kepala Dinas Prov. Sul-Sel, Ketua DPRD Kab. Soppeng, Kepala Bappelitbangda Kab. Soppeng.

Turut hadir pada kegiatan ini, Sekretaris daerah Kab. Soppeng, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Dapil Soppeng dan Wajo), Anggota DPRD Kab. Soppeng.

 

Pemkab Soppeng bersama TNI Gelar Rakor Percepatan LTT Pajale Tahun 2024

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (TPHPKP) Kabupaten Soppeng melaksanakan acara Pembukaan rapat Koordinasi Percepatan LTT Pajale Tahun 2024, bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng. Kamis, 14 Maret 2024.

Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (TPHPKP) Kabupaten Soppeng Ariyadin Arif pada kesempatan tersebut menjelaskan bahwa, kita ketahui bersama bahwa di sektor pertanian atau ketahanan pangan kita sangat rentang akibat dampak el nino sehingga memicu terjadinya penurunan produksi. Ini berimbas kepada pertumbuhan ekonomi Soppeng yang melambat. Olehnya itu, melalui kesempatan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menyatukan langkah, sinergitas kolaborasi, antara Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan TNI untuk membangun sebuah gerak bersama untuk memacu dan mengejar target tanam yang belum optimal untuk periode Maret-Oktober kemarin. Karena ada beberapa Kecamatan yang sedikit rawan dan belum mencapai target. Sehingga ini perlu kita genjot lagi.

Oleh nya itu, pada kesempatan ini mari kita dengarkan bersama petunjuk dan arahan dari Wakil Bupati dan Dandim 1423 Soppeng untuk membangun sebuah kolaborasi yang handal untuk mengejar ketertinggalan kita sehingga kita dapat meningkatkan kembali produktivitas dan pertumbuhan ekonomi kita.

Arahan Wakil Bupati Soppeng, Ir. H. Lutfi Halide, MP, hari ini kita ingin menyamakan perspektif terkait dengan masalah masalah yang dihadapi masyarakat khususnya terkait masalah pertanian salah satunya masalah ketahanan pangan dan irigasi.

Oleh karena itu, dimohon agar semua penyuluh dapat bekerja sama dengan Babinsa untuk membantu semua kelompok tani. Karena jika sasarannya tidak sesuai maka kita akan sulit untuk menyelesaikan apa yang menjadi masalah masyarakat dalam menghadapi krisis pangan, terkhusus komoditi padi. Sehingga kita telah sepakat akan ada posko Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) baik di tingkat Kecamatan maupun Desa atau Kelurahan. Dengan demikian diharapkan kepada para PPL agar lebih menguasai potensi wilayahnya masing-masing.

Insyaallah dipertemukan selanjutnya diharapkan agar semua pemangku kepentingan dapat hadir, dan untuk hari ini, mari kita buat target-target tanam untuk bulan April-September. Jadi mari diskusikan hari ini apa saja kendala yang ada di masyarakat dan jika ada usul silahkan disampaikan.

Dandim 1423 Soppeng Letkol Inf Sigit Suhendro Hadi K. S.T, M.Tr ( Han )  dalam arahannya, Keterlibatan TNI ini merupakan wujud pelaksanaan dari kerja atau MOU yang ditandatangani oleh Panglima TNI dengan Menteri Pertanian dalam rangka mengatasi permasalahan pangan di Indonesia dimana beras hampir sebagian besar di Impor.

Oleh karena itu, Menteri Pertanian menggenjot tanaman padi di Indonesia sehingga dapat menjadi Swasembada Pangan, sehingga kita kedepan bisa melakukan ekspor atau paling tidak untuk memenuhi beras di Indonesia ini.

Dengan demikian, perlu kerja keras kita sebagai pekerja di lapangan untuk meningkatkan hasil tanam. Kami dari TNI melakukan pendampingan dan membantu teman di lapangan jika ada kendala silahkan laporkan kepada kami dan rekan-rekan Babinsa sehingga dapat dicarikan solusinya.

Turut hadir pada kegiatan ini, para Kepala Bidang Dinas TPHPKP, Koordinator fungsional kabupaten, para koordinator BPP Kecamatan, para supervisor dan para programer Kecamatan, para PPL Desa dan Kelurahan.

Bappelitbangda Kab. Soppeng melaksanakan cara Musrenbang

Bappelitbangda Kab. Soppeng melaksanakan cara Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2025 dengan tema “Pemantapan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta pemeliharaan kualitas lingkungan hidup”, bertempat di Aula Kantor Gabungan Dinas Kab. Soppeng. Selasa, 19 Maret 2024.

Dalam laporannya Kepala Bappelitbangda Kab. Soppeng, Andi Agus Nongki, S. IP, M. Si. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan. Dengan tujuan pelaksanaan untuk mengetahui arah kebijakan dan program prioritas di tingkat provinsi dengan lokus di Kabupaten Soppeng, menyerap usulan program kegiatan dari Desa/Kelurahan se-Kab. Soppeng yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kab. Soppeng, dan usulan program/kegiatan yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan, yang memerlukan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Serta sebagai tahapan dalam penyempurnaan Rancangan RKPD Tahun 2025.

Peserta, para Kepala SKPD Kabupaten Soppeng, Instansi Vertikal, Pimpinan BUMN/BUMD, Camat, Desa/Lurah, Para Pimpinan Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat, Ketua Organisasi, Kemasyarakatan/Keagamaan, Organisasi Kepemudaan, Asosiasi Profesi/Usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Ketua Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan se Kab. Soppeng.

Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Kab. Soppeng, oleh H. Syahruddin M. Adam, S. Sos, MM selaku Ketua DPRD Kab. Soppeng. Terkait dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang akan kami sampaikan pada Musrenbang RKPD pada hari ini pada prinsipnya adalah penegasan dari apa yang telah kami sampaikan pada Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 beberapa waktu yang lalu yang merupakan hasil penjaringan aspirasi dari tiga kali pelaksanaan reses pada tahun 2023.

Beberapa garis besar permasalahan pembangunan penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng berdasarkan laporan reses yang disampaikan oleh fraksi kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya diformalkan dalam Surat Keputusan DPRD tentang Pokok – Pokok Pikiran DPRD Hasil Penjaringan Aspirasi. Pokok – Pokok Pikiran DPRD ini sendiri telah diselaraskan dengan program SKPD pada Forum Penelahaan dan Penyelarasan Pokir DPRD Tahun 2025 beberapa hari yang lalu.

Sambutan Wakil Bupati Soppeng, Ir. H. Lutfi Halide, MP. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang dilakukan hari ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 sekaligus untuk menjadi entry point untuk menjawab harapan masa depan pembangunan yang lebih baik dengan berbasis kebutuhan, permasalahan dan inisiatif daerah sendiri.

Pencapaian perioritas dan target pembangunan tahun 2025 mendatang harus bisa menjadi instrumen utama untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, memperkuat daya tahan ekonomi, serta mampu untuk mengakselerasi daya saing kita, utamanya daya saing investasi. Optimimesme Capaian pertumbuhan ekonomi ditahun mendatang mengalami tantangan.

Selain itu dalam momentum musrenbang kali ini ada beberapa agenda untuk menjadi perhatian khusus dan perlu dikerjakan dan dikolaborasikan bersama. Saya ingin memastikan bahwa setiap aktifitas yang kira rancang memberikan kontribusi maksimal terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting, Penurunan Kemiskinan Ekstrem dan Penanganan Inflasi serta penguatan Inovasi daerah diberbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik, hal ini penting untuk mengangkat kreatifitas semua pihak, dan tahun 2023 kita telah meraih penghargaan inovasi atas program Sutasoma, dan pemerintah pusat telah memberikan apresiasi dengan memberikan insentif fiskal, oleh karena itu semua SKPD seharusnya membuat inovasi daerah dengan anggaran yang memadai.

Saya yakin dan percaya, melalui forum musrenbang ini kita dapat menghasilkan sebuah keputusan yang benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. saya juga berharap bagi seluruh perangkat daerah untuk mensinergikan usulan desa/kelurahan kecamatan menjadi bagian dari rencana kerja perangkat daerah sesuai dengan tupoksinya masing-masing. pelajari dan pahami serta pertajamkan kembali rumusan program dan kegiatannya, dengan tetap mengedepankan azas efektifitas, efesien serta pertimbangan kamampuan keuangan daerah. tunjukkan sikap loyalitas serta etos kerja yang tinggi. jangan terlena dengan apa yang ada saat ini, tapi mari kita berfikir tentang apa yang harus kita capai untuk beberapa tahun mendatang.

Acara dilanjutkan Penandatanganan berita acara oleh Wakil Bupati Soppeng, turut didampingi Kepala Dinas Prov. Sul-Sel, Ketua DPRD Kab. Soppeng, Kepala Bappelitbangda Kab. Soppeng.

Turut hadir pada kegiatan ini, Sekretaris daerah Kab. Soppeng, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Dapil Soppeng dan Wajo), Anggota DPRD Kab. Soppeng.