Semarak HUT Ke-46 Dekranas, Bupati Suwardi Bersama Ketua Dekranasda Soppeng Ikuti Jalan Sehat Sulsel Anti Mager

Makassar Kabarta.com--- Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, bersama Ketua TP PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi, mengikuti kegiatan Jalan Sehat Sulsel Anti Mager yang digelar di Makassar, Sabtu (11/7/2026).

Keduanya hadir bersama anggota Tim Penggerak PKK dan jajaran pengurus Dekranasda Kabupaten Soppeng sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas).

Kegiatan jalan sehat tersebut dilepas secara resmi oleh Ketua Dekranas Ibu Selvi Gibran Raka, Ketua Harian Dekranas Ibu Tri Tito Karnavian, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dan diikuti ribuan peserta yang terdiri atas perwakilan seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan serta masyarakat Kota Makassar.

Mengambil rute dari Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan menuju Lapangan Hasanuddin Makassar, kegiatan ini tidak hanya mengampanyekan gaya hidup sehat, tetapi juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antarpeserta dari berbagai daerah.

Selain jalan sehat, peserta juga menikmati berbagai layanan gratis, seperti pemeriksaan kesehatan, pembagian kacamata, serta berkesempatan memperoleh beragam hadiah doorprize, termasuk hadiah utama satu unit mobil.

Keikutsertaan H. Suwardi Haseng dan Hj. Suarni Suwardi bersama rombongan Kabupaten Soppeng melengkapi rangkaian kegiatan mereka dalam peringatan HKG PKK ke-54 dan HUT ke-46 Dekranas di Makassar, setelah sebelumnya mengikuti syukuran HUT Dekranas, pameran produk unggulan daerah, serta fashion show wastra Nusantara yang menampilkan karya khas Kabupaten Soppeng.(**)

Bupati Soppeng Terima Forum Komunikasi Pondok Pesantren Terkait Peringatan Hari Santri 2026

Soppeng, Kabarta.com---. Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menerima kunjungan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Soppeng di ruang kerjanya di Kantor Bupati Soppeng (29/7/ 2026).

Rombongan dipimpin Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Soppeng Najamuddin, S.Ag., M.Pd.I. Ia hadir bersama sejumlah pimpinan pondok pesantren di antaranya H. Muh. Taslim Basri Daud, Lc selaku pimpinan Ponpes Yasrib Soppeng, H. A. Darwis, S.Ag., M.Ag. dari Kementerian Agama Soppeng, KM. Sulaeman, S.Pd.I. pimpinan Ponpes Pergi Ganra, serta H. Supriadi, Lc yang merupakan wakil pimpinan DDI Pattojo.

Najamuddin menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus menyampaikan rencana pelaksanaan peringatan Hari Santri yang akan diperingati pada 22 Oktober 2026.

“Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan rencana pelaksanaan Hari Santri. Kami juga berharap Bupati Soppeng dapat hadir pada kegiatan tersebut,” ujar Najamuddin.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng atas dukungan terhadap pengembangan pendidikan pesantren selama ini.

“Kami sangat mengapresiasi perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap pesantren di Soppeng. Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berkembang,” katanya.

Menurut Najamuddin, pelaksanaan peringatan Hari Santri di Kabupaten Soppeng akan digelar secara bertahap di setiap kecamatan, dengan titik awal kegiatan direncanakan berlangsung di Kecamatan Marioriawa.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menyambut baik rencana kegiatan tersebut serta menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan pesantren.

“Pesantren itu punya peran besar dalam membentuk anak-anak kita, bukan hanya dari sisi ilmu agama tapi juga akhlaknya. Pemerintah daerah tentu akan terus memberi perhatian agar pesantren di Soppeng bisa berkembang dengan baik,” ujar Suwardi.

Kunjungan tersebut diakhiri dengan penyampaian undangan kepada Bupati Soppeng untuk menghadiri peringatan Hari Santri.(**)

Bupati Soppeng Serahkan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 Dalam Rapat Paripurna DPRD

Soppeng, Kabarta.com— Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Soppeng yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Soppeng, H. Naspidin (29/7/2026). 

Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, serta undangan lainnya.

Penyerahan KUA-PPAS ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rangka menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan proyeksi indikator makro pembangunan Kabupaten Soppeng tahun 2027, antara lain pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 4,83 persen hingga 6,12 persen, tingkat kemiskinan 5,84 persen hingga 6,19 persen, serta tingkat pengangguran terbuka 2,67 persen hingga 2,95 persen. Selain itu, PDRB per kapita ditargetkan mencapai Rp82,97 juta hingga Rp83,89 juta dengan Indeks Pembangunan Manusia pada kisaran 74,75 hingga 75,36 poin. 

Bupati juga memaparkan proyeksi struktur APBD Tahun Anggaran 2027. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp949,88 miliar, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp206,76 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp743,12 miliar. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp950,67 miliar.

Di sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp30 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang program PEN sebesar Rp20,04 miliar serta pembayaran utang daerah sebesar Rp9,16 miliar. 

Meski indikator pembangunan menunjukkan tren positif, Bupati Suwardi Haseng mengingatkan adanya tantangan fiskal yang masih dihadapi daerah. 

“Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih relatif tinggi, ruang fiskal daerah masih terbatas, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik terus meningkat,” ujarnya. 

Sebagai langkah strategis, Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal dan efektivitas belanja daerah.

“Pemerintah Kabupaten Soppeng akan terus melakukan penguatan Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan efisiensi belanja, serta memastikan setiap program dan kegiatan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Melalui penyampaian Rancangan KUA dan PPAS ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap pembahasan bersama DPRD dapat berjalan secara konstruktif, sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hadiri Rakor PM-AAS Sulsel, Bupati Soppeng Teken komitmen Pencapaian Target

Makassar Kabarta.com– Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menghadiri Rapat Koordinasi Perluasan Penerapan Budi Daya Padi Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS) Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin, 20 Juli 2026.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, dan menghadirkan Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI sekaligus Penanggung Jawab Swasembada Pangan Sulawesi Selatan, Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si., yang memberikan arahan mengenai percepatan penerapan PM-AAS sebagai bagian dari strategi mewujudkan swasembada pangan nasional. 

Rakor tersebut diikuti para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan bersama jajaran Kementerian Pertanian, perangkat daerah, perguruan tinggi, BUMN, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyamakan langkah dalam pelaksanaan program PM-AAS di Sulawesi Selatan. 

Dalam forum tersebut, pemerintah memaparkan target penerapan PM-AAS di Sulawesi Selatan seluas 91.340 hektare pada 2026. Target tersebut merupakan bagian dari program nasional pengembangan pertanian modern seluas 1 juta hektare guna mendukung swasembada pangan berkelanjutan. 

Selain sosialisasi program, rakor juga membahas kesiapan sarana dan prasarana pendukung, dukungan penyediaan pupuk, serta pembagian target pelaksanaan di setiap kabupaten dan kota. Diskusi dilakukan untuk memastikan seluruh daerah memiliki kesiapan yang sama dalam mengimplementasikan PM-AAS. 

Pada akhir kegiatan, Bupati H. Suwardi Haseng bersama seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan menandatangani komitmen pencapaian target PM-AAS. Penandatanganan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan penerapan sistem budidaya padi modern yang mengedepankan mekanisasi, penggunaan teknologi, serta peningkatan produktivitas pertanian. 

Keikutsertaan Kabupaten Soppeng dalam penandatanganan komitmen tersebut menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk terus mendukung transformasi sektor pertanian melalui penerapan teknologi modern, sekaligus memperkuat kontribusi daerah dalam mewujudkan swasembada pangan di Sulawesi Selatan dan tingkat nasional.(**)

Bahas Perluasan Jaringan Listrik Masuk Sawah, Bupati Soppeng Lakukan Koordinasi Dengan PLN Wilayah Sulselbar

Makassar Kabarta.com---  Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng tidak berhenti mencari jalan agar sawah-sawah tadah hujan di Kabupaten Soppeng memiliki sumber air yang lebih terjamin. Salah satu kebutuhan yang kini menjadi perhatian adalah tersedianya jaringan listrik untuk menggerakkan pompa air dari sungai maupun sumur bor. 

Bupati Suwardi Haseng didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, H. Asis Dahlan, melakukan pertemuan di Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) bersama General Manager UID Sulselrabar, Edyansyah, Senin (20/7/2026).

Pertemuan ini menjadi salah satu ikhtiar Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mewujudkan visi Listrik Masuk Sawah. Program tersebut diharapkan mampu memperluas akses listrik di kawasan pertanian sehingga pompa air dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan produktivitas sawah tadah hujan.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Soppeng menyampaikan harapan agar PLN dapat memperluas jangkauan jaringan distribusi listrik ke kawasan pertanian yang menjadi sasaran program Listrik Masuk Sawah.

"Sebagian besar sawah di Kabupaten Soppeng masih bergantung pada air hujan. Karena itu, kami mendorong pengembangan pompanisasi agar petani memiliki sumber air yang lebih terjamin dan dapat meningkatkan intensitas tanam. Upaya tersebut membutuhkan dukungan jaringan listrik yang memadai. Kami berharap PLN dapat menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memperluas jangkauan layanan kelistrikan hingga ke kawasan persawahan sehingga program Listrik Masuk Sawah dapat diwujudkan secara bertahap," ujar Suwardi Haseng.

Ia menjelaskan, kehadiran jaringan listrik di kawasan persawahan akan membuka peluang pemanfaatan pompa air berbasis listrik secara lebih luas. Dengan demikian, petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada musim hujan untuk mengairi lahan sehingga produktivitas pertanian diharapkan terus meningkat.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Manager PLN ULP Pajalesang, Muh. Faisal Hasan, bersama jajaran PLN UID Sulselrabar. Pembahasan difokuskan pada kebutuhan penambahan jaringan distribusi listrik di kawasan pertanian sebagai salah satu prasyarat pelaksanaan program Listrik Masuk Sawah yang tengah dikembangkan Pemerintah Kabupaten Soppeng.(**)

Samakan Persepsi, Kementerian Pertanian Gelar Sosialisasi program ICARE PIU BRMP Sistem di Soppeng

Soppeng, Kabarta.com--- Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian (BRMP Sistem) mulai mengimplementasikan Program Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment (ICARE) di Kabupaten Soppeng. Tahapan awal ditandai dengan pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan ICARE PIU BRMP Sistem yang berlangsung di Aula Pertemuan Gabungan Dinas, Kompleks Kantor Bupati Soppeng, Selasa (21/7/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan sebelum program dijalankan di lapangan. Program ICARE dirancang untuk memperkuat pembangunan pertanian berbasis kawasan melalui pendekatan modern yang mengintegrasikan peningkatan produktivitas, kelembagaan petani, hingga penguatan ekonomi pedesaan.

Pelaksana Tugas Kepala Balai Besar Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian (BRMP Sistem), Dr. Ir. Muhammad Thamrin, M.Si, menjelaskan bahwa ICARE tidak hanya berorientasi pada peningkatan hasil produksi pertanian, tetapi juga mendorong transformasi sektor pertanian agar lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, penyuluh, perguruan tinggi, pelaku usaha hingga kelompok tani. Karena itu, penguatan kelembagaan petani, penerapan inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ICARE.

Ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Soppeng menjadi salah satu daerah yang memperoleh kepercayaan sebagai lokasi pelaksanaan Program ICARE Tahun Anggaran 2026. Pengembangan program akan difokuskan di empat kecamatan, yakni Marioriawa, Donri-Donri, Lalabata, dan Ganra.

Sementara itu, sambutan Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah H. Andi Haeruddin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian, khususnya BRMP Sistem, atas penetapan Kabupaten Soppeng sebagai salah satu lokasi pelaksanaan program nasional tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa kepercayaan tersebut harus dijawab dengan komitmen seluruh pihak agar pelaksanaan ICARE benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan mempercepat pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Soppeng.

Pada kesempatan itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, H. Asis Dahlan, mengungkapkan bahwa nilai Program ICARE yang akan masuk ke Kabupaten Soppeng mencapai puluhan miliar rupiah.

Program tersebut akan menyasar 20 Brigade Pangan yang tersebar di empat kecamatan pelaksana dengan prioritas penerima manfaat adalah petani milenial berusia maksimal 40 tahun.

Menurut Asis Dahlan, penyaluran bantuan kepada Brigade Pangan direncanakan berlangsung mulai pertengahan Agustus hingga pertengahan September 2026 sesuai tahapan yang telah disusun.

Sosialisasi dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Soppeng, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, kelompok tani dan gabungan kelompok tani, perguruan tinggi, pelaku usaha pertanian, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Selain mendapatkan pemaparan mengenai pelaksanaan Program ICARE PIU BRMP Sistem, peserta juga mengikuti bimbingan teknis sebagai bekal dalam mengimplementasikan program di tingkat lapangan.(Red)

Peringati HUT Bhayangkara Ke-80, Bupati Soppeng Ikuti Kejuaraan Menembak Kapolda Sulsel Cup XI 2026

Makassar, Kabarta.com– Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng mengikuti Kejuaraan Menembak Kapolda Sulsel Cup XI Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Tembak Januraga SPN Polda Sulsel, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Jumat (17/7/2026), dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80.

Pada kegiatan tersebut, Bupati Soppeng hadir bersama Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana dan Kapolres Enrekang AKBP Hari Budiyanto yang telah ditunjuk sebagai Kapolres Soppeng dan kini menunggu pelaksanaan serah terima jabatan. Momen kebersamaan ketiganya menjadi gambaran eratnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan jajaran Polri, sekaligus menandai kesinambungan kepemimpinan di Polres Soppeng.

Kejuaraan Menembak Kapolda Sulsel Cup XI 2026 dibuka langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Djuhandani Rahardjo Puro. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Satuan Brimob Polda Sulsel di bawah komando Dansat Brimob Polda Sulsel Kombes Pol. Muhammad Ridwan.

Sebanyak sekitar 523 peserta ambil bagian dalam kejuaraan ini, terdiri atas unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, akademisi, hingga komunitas olahraga menembak. Selain Bupati Soppeng, Bupati Jeneponto juga turut ambil bagian sehingga hanya dua kepala daerah kabupaten yang mengikuti kejuaraan tersebut.

Pembukaan kejuaraan turut dihadiri Dankodaeral VI/Makassar Laksda TNI Andi Abdul Aziz, Wakapolda Sulsel Brigjen Pol. Dr. Gidion Arif Setyawan, perwakilan Pangdam XIV/Hasanuddin, Ketua KONI Sulsel Darmawangsyah Muin, Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, pimpinan instansi vertikal, serta para Kapolres jajaran Polda Sulawesi Selatan.

Kejuaraan Menembak Kapolda Sulsel Cup XI menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang bertujuan mempererat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat, sekaligus menjadi wadah meningkatkan kemampuan serta prestasi olahraga menembak di Sulawesi Selatan.(**)

Bupati Soppeng Buka Sosialisasi Program DAK Sanitasi TA 2026 Bagi Kelompok Penerima Manfaat

Soppeng Kabarta.com---  Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menghadiri sekaligus membuka Sosialisasi Hibah Pembangunan Tangki Septik Individual Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi Tahun Anggaran 2026 bagi Kelompok Penerima Manfaat pada empat kelurahan. Kegiatan tersebut berlangsung di Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Rabu (15/7/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng mengatakan pembangunan tangki septik individual merupakan program yang menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Soppeng karena memiliki dampak besar terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan sanitasi yang layak.

Menurutnya, program tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025–2029, yakni mewujudkan "Soppeng Sehat, Maju, dan Berdaya Saing dalam Sistem Agropolitan."

"Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang besar, terutama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat," ujar Suwardi.

Ia berharap seluruh penerima manfaat dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik sehingga mampu mendorong perubahan perilaku hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat.

Bupati juga mengajak masyarakat meninggalkan kebiasaan membuang limbah domestik secara sembarangan karena dapat mencemari lingkungan dan menjadi sumber berbagai penyakit. 

Menurutnya, keberadaan tangki septik individual harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan agar manfaat program sanitasi dapat dirasakan secara berkelanjutan.

"Harapan kita, tidak ada lagi masyarakat yang membuang limbah sembarangan sehingga tercipta lingkungan yang sehat. Sanitasi yang layak akan melahirkan masyarakat yang sehat," katanya.

Kegiatan sosialisasi hibah ini diikuti kelompok penerima manfaat dari empat kelurahan, yakni Pajalesang, Cabenge, Macanre, dan Ujung. Masing-masing kelurahan memperoleh alokasi pembangunan sebanyak 50 unit tangki septik individual, sehingga total bantuan yang akan dibangun melalui Program DAK Sanitasi Tahun 2026 mencapai 200 unit.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Soppeng yang diwakili oleh Kabid Cipta Karya, Camat Lilirilau, pendamping teknis kegiatan dari Dinas PUPR, para lurah dari empat kelurahan penerima manfaat, serta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang terlibat dalam pelaksanaan program.(**)

Pastikan Pengelolaan Sampah Berjalan Lebih Efektif dan Berkelanjutan, Bupati Soppeng Tinjau TPA Lempa

Soppeng Kabarta.com---  Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, meninjau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Lempa di Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Senin (13/7/2026), untuk memantau langsung kondisi sarana, prasarana, serta sistem pengelolaan sampah di sektor hilir.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi (monev) terhadap operasional TPA sekaligus memastikan pengelolaan sampah di Kabupaten Soppeng berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam peninjauannya, Bupati menyoroti kondisi blok pembuangan yang masih aktif dan meminta agar segera dilakukan pembenahan, termasuk penerapan sistem sel harian (daily cover). Langkah tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan kapasitas TPA sekaligus memperpanjang umur pakainya.

"Pengelolaan TPA harus dilakukan dengan baik agar kapasitas yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal," ujar Suwardi Haseng.

Ia menegaskan, penyelesaian persoalan sampah tidak cukup dilakukan di hilir, tetapi harus dimulai dari sumbernya. Karena itu, masyarakat didorong melakukan pemilahan sampah sejak tingkat rumah tangga, disertai penguatan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dan bank sampah di tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan.

Selain itu, Suwardi juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam pengolahan sampah agar tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, melainkan memiliki nilai ekonomi.

Salah satu teknologi yang dinilai potensial adalah Refuse Derived Fuel (RDF), yakni mengolah sampah, terutama sampah plastik yang telah dipilah dan dicacah, menjadi bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Menurutnya, penerapan teknologi tersebut tidak hanya mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA, tetapi juga membuka peluang terciptanya sumber pendapatan dari sektor pengelolaan sampah.

Berdasarkan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Soppeng, TPA Lempa memiliki luas sekitar 6 hektare, dengan kapasitas desain sekitar 280 ribu meter kubik. Dalam dokumen RPJPD Kabupaten Soppeng 2025–2045, pemerintah daerah juga menegaskan perlunya peningkatan kapasitas dan penanganan TPA agar masa layanannya dapat terus dioptimalkan.

Turut mendampingi Bupati dalam kunjungan tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng, Aryadin Arif, S.TP., M.Si., bersama Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng.(**)

Bupati Suwardi Haseng Didampingi Ketua Dekranasda Soppeng Hadiri Penutupan HUT ke-46 Dekranas di Makassar

Makassar, Kabarta.com– Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menghadiri penutupan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang berlangsung di Trans Studio Mall (TSM) Makassar, Sabtu (11/7/2026). Ia hadir didampingi Ketua Dekranasda Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi, bersama jajaran pengurus Dekranasda Kabupaten Soppeng.

Penutupan rangkaian HUT Dekranas tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sekaligus menandai berakhirnya rangkaian kegiatan nasional yang mempertemukan para perajin, pelaku UMKM, dan pengurus Dekranas dari berbagai daerah di Indonesia.

Pada momen penutupan itu, wastra khas Soppeng bermotif "Lagosi Caddi Kalong" turut mendapat perhatian. Selendang wastra karya perajin Kabupaten Soppeng tersebut dikenakan Ketua Umum TP PKK Pusat, Tri Tito Karnavian, sebagai pelengkap busana pada acara penutupan HUT ke-46 Dekranas dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Nasional ke-54.

Dalam sambutannya, Tito Karnavian mengatakan penyelenggaraan HUT ke-46 Dekranas di Makassar tidak hanya menjadi ajang promosi produk kerajinan Nusantara, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah tuan rumah.

Namun, menurutnya, nilai terbesar dari penyelenggaraan Dekranas adalah kemampuannya mengangkat potensi kerajinan Indonesia agar semakin dikenal dan mampu bersaing di pasar global.

"Lebih dari itu, acara ini menghidupkan kembali potensi kerajinan Indonesia yang harus kita jaga dan kita kembangkan agar mampu menembus pasar dunia," ujar Tito.

Ia menambahkan, industri kerajinan dunia memiliki potensi pasar yang sangat besar, mencapai sekitar Rp500 triliun setiap tahun. Karena itu, para perajin di daerah didorong untuk terus meningkatkan kualitas produk, berinovasi, dan memperluas akses pemasaran.

Selama mengikuti rangkaian HUT ke-46 Dekranas, Dekranasda Kabupaten Soppeng menampilkan berbagai produk unggulan daerah, antara lain Wastra Kalong Sutra Cantika Sabbena, fashion karya Mijel, fashion etnik Dituta, serta craft Otti Dituta. 

Dekranasda Soppeng juga berpartisipasi dalam fashion show dengan menampilkan wastra bermotif Kalong yang dipadukan dengan motif Lagosi, karya  Hj. Nurlela, anggota Dekranasda Kabupaten Soppeng sekaligus pemilik Cantika Sabbena Soppeng, di desain oleh Desainer Mijel Soppeng, yang diperagakan oleh anggota Dekranasda Kabupaten Soppeng, Riska Nasrika.

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng berharap momentum HUT Dekranas menjadi dorongan bagi pengembangan industri kerajinan di Kabupaten Soppeng.

"Kami ingin wastra dan kerajinan khas Soppeng terus berkembang, memberi nilai tambah bagi para perajin dan UMKM, serta mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional. Pemerintah Kabupaten Soppeng akan terus memperkuat pembinaan, inovasi, dan promosi agar produk-produk unggulan daerah semakin dikenal dan memiliki daya saing," ujar Suwardi.

Menurutnya, dikenakannya selendang wastra motif "Lagosi Caddi Kalong" oleh Tri Tito Karnavian menjadi kebanggaan bagi masyarakat Soppeng sekaligus menunjukkan bahwa karya para perajin daerah memiliki kualitas yang mampu tampil dan mendapat apresiasi pada ajang nasional.(**)

Pemkab Soppeng Kembali Raih Opini WTP Atas Hasil Pemeriksaan LKPD dari BPK RI Perwakilan Sulsel

 

Soppeng Kabarta.com--- Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Kabupaten Soppeng bersama Kota Makassar menjadi dua daerah pertama di Sulawesi Selatan yang menerima opini WTP atas LKPD Tahun 2025 dari BPK RI Perwakilan Sulsel.

Penyerahan opini tersebut berlangsung dalam agenda Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025 di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Jalan AP Pettarani, Senin (25/5/2026).

Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, menerima langsung laporan hasil pemeriksaan tersebut bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Usai menerima LHP BPK, Suwardi Haseng menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang dinilai telah bekerja secara disiplin dan menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Menurutnya, capaian opini WTP bukan hanya sekadar penghargaan administratif, tetapi juga menjadi indikator bahwa tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik dan bertanggung jawab.

Ia menegaskan, integritas dan kedisiplinan aparatur harus terus dipertahankan dan ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal seiring dengan terjaganya wibawa pemerintahan daerah.

“Opini WTP ini adalah hasil dari kedisiplinan kerja, kinerja positif, dan integritas seluruh perangkat daerah. Semoga integritas bisa terus terjaga dan kedisiplinan semakin ditingkatkan sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seiring dengan wibawa pemerintahan,” ujar Suwardi 

Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah bertujuan memberikan keyakinan memadai atas kewajaran penyajian laporan keuangan.

Ia menjelaskan, terdapat empat kriteria utama yang menjadi dasar penilaian dalam pemeriksaan LKPD pemerintah daerah, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan informasi laporan keuangan.

Menurutnya, tim pemeriksa telah melakukan pengujian terhadap seluruh kriteria tersebut dan hasil pemeriksaan itu menjadi dasar dalam penentuan opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP ini menandai konsistensi Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.(**)

Percepatan Penanganan Lahan Eks HGU Jadi Fokus Utama dalam Rakor GTRA Kabupaten Soppeng

Soppeng Kabarta.com--- Salah satu fokus utamanya adalah percepatan penanganan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) yang nantinya akan disinergikan dengan program ketahanan pangan

Soppeng Pojoktimur.com— Bupati Soppeng memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Kamis (21/5/2026). Pertemuan strategis ini digelar guna memperkuat peran GTRA dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan dan penataan ruang di Kabupaten Soppeng.

Rakor ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, Kantor Pertanahan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta jajaran camat, lurah, dan kepala desa. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rapat bersama Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN dan KPK pada 29 April 2026 lalu mengenai optimalisasi peran GTRA dalam merespons isu-isu strategis pertanahan.

Dalam arahannya, Bupati Soppeng menegaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria di daerah harus diarahkan untuk menjawab persoalan krusial. Salah satu fokus utamanya adalah percepatan penanganan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) yang nantinya akan disinergikan dengan program ketahanan pangan serta dukungan terhadap program strategis nasional.

"Reforma agraria harus hadir sebagai solusi konkret atas persoalan pertanahan kita, termasuk pemanfaatan lahan eks HGU demi mendukung ketahanan pangan dan program strategis nasional," ujar Bupati Soppeng.

Sejumlah lokasi eks HGU yang kini menjadi perhatian serius Pemkab Soppeng antara lain:

* Lahan PT Coppo Bina Atakka di Desa Sering.

* Lahan PT Sering Raya di Desa Sering.

* Lahan eks HGB PTPN di Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja yang haknya telah berakhir namun belum diperpanjang.

Selain sektor pertanahan, rakor ini juga membedah progres revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng yang saat ini telah memasuki tahapan krusial, yaitu persetujuan substansi. Terkait hal ini, Bupati menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk memaksimalkan keterlibatan dan peran aktif mereka agar proses revisi berjalan lancar.

Mengakhiri arahannya, Bupati menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota GTRA Kabupaten Soppeng atas dedikasi mereka. Ia berharap rakor ini dapat melahirkan langkah-langkah konkret yang tidak hanya memperkuat reforma agraria di daerah, tetapi juga selaras dalam mendukung program Asta Cita Presiden.(**)

Suasana Haru Warnai Pemberangkatan 241 Jemaah Calon Haji Kabupaten Soppeng

Soppeng Kabarta.com--- Pemerintah Kabupaten Soppeng secara resmi memberangkatkan Jemaah Calon Haji (JCH) Kloter 41 dan Kloter 43 Tahun 1447 H/2026 M menuju Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar. Prosesi pelepasan berlangsung khidmat di Lapangan Gasis Watansoppeng, Selasa (19/5/2026).

Sebanyak 241 jemaah diberangkatkan pada kesempatan tersebut, terdiri dari 234 jemaah Kloter 41 dan 7 jemaah Kloter 43. Suasana haru dan penuh doa mewarnai pelepasan para tamu Allah yang akan menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan pelepasan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh proses keberangkatan jamaah berjalan tertib, aman, dan terorganisir dengan baik.

Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng akan terus mengutamakan pelayanan terbaik bagi jamaah haji, mulai dari proses pemberangkatan, pelaksanaan ibadah di Tanah Suci hingga kembali ke tanah air.

“Kami berharap seluruh jamaah senantiasa menjaga kesehatan, mempererat kebersamaan, serta mengikuti arahan petugas haji selama menjalankan ibadah,” ujarnya.

Bupati juga mengingatkan para jamaah agar meluruskan niat, memperbanyak ibadah, dan menjaga nama baik Kabupaten Soppeng serta bangsa Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia pun menyampaikan doa agar seluruh jamaah diberikan kekuatan, kelancaran, serta kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur.

Adapun rincian jamaah yang diberangkatkan yakni Kloter 41 sebanyak 234 orang terdiri dari 60 laki-laki dan 174 perempuan, sedangkan Kloter 43 sebanyak 7 orang terdiri dari 3 laki-laki dan 4 perempuan.

Seluruh jamaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar pada Selasa, 19 Mei 2026 pukul 14.00 WITA. Kloter 41 selanjutnya dijadwalkan berangkat menuju Madinah pada Rabu, 20 Mei 2026 pukul 13.35 WITA. Kloter ini juga merupakan kloter gabungan bersama jamaah dari Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, dan Kota Parepare. Sementara Kloter 43 dijadwalkan bertolak menuju Madinah pada Kamis, 21 Mei 2026.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Soppeng, Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng, para Kepala SKPD, para Camat, serta Ketua BAZNAS Kabupaten Soppeng.(**)

221 Kelompok Tani di Soppeng Terima Bantuan Benih Padi dan Jagung dari Kementan RI

Soppeng Kabarta.com— Pemerintah Kabupaten Soppeng mulai menyalurkan bantuan benih padi dan jagung tahun 2026 kepada 221 kelompok tani di daerah itu. Dalam penyaluran tersebut, Bupati Soppeng Suwardi Haseng menegaskan bantuan pemerintah tidak boleh diperjualbelikan maupun dipindahtangankan.

Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan Pertemuan Sosialisasi dan Penyerahan Bantuan Benih Padi dan Jagung Tahun 2026 yang digelar Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng di Aula Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Senin (11/5/2026).

Program bantuan yang bersumber dari APBN Kementerian Pertanian RI tersebut menjangkau ratusan kelompok tani yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Soppeng.

Sebanyak 95 kelompok tani menerima bantuan benih padi, sementara bantuan benih jagung diberikan kepada 126 kelompok tani.

Dalam sambutannya, Suwardi meminta agar bantuan benih didistribusikan sesuai daftar calon penerima dan calon lokasi (CPCL) yang telah ditetapkan pemerintah.

“Jangan lagi ada kejadian benih tidak terbagi secara merata sesuai CPCL yang sudah disusun. Bantuan benih pemerintah ini tidak untuk dipindahtangankan, apalagi diperjualbelikan,” tegasnya.

Ia mengingatkan penyalahgunaan bantuan benih dapat berdampak hukum sekaligus mencoreng nama baik Kabupaten Soppeng di hadapan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian.

Selain menekankan pengawasan distribusi bantuan, Suwardi menyebut program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan mendukung target swasembada pangan nasional.

Pemkab Soppeng tahun ini menerima bantuan benih padi untuk lahan seluas 5.716 hektare dengan total benih mencapai 142.900 kilogram. Varietas yang disalurkan antara lain Inpari 32, Mekongga, dan Padjajaran.

Sementara bantuan benih jagung dialokasikan untuk lahan seluas 7.080 hektare dengan jumlah benih mencapai 106.200 kilogram varietas NK 306.

Menurut Suwardi, penggunaan benih unggul diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung kesejahteraan petani.

“Benih unggul berpotensi meningkatkan hasil pertanian dan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian kita,” ujarnya.

Kegiatan sosialisasi dan penyerahan bantuan tersebut diikuti ratusan peserta yang terdiri dari kelompok tani penerima bantuan, penyuluh pertanian lapangan (PPL), koordinator BPP, pengawas benih tanaman, serta unsur penyuluh pertanian lainnya.

Selain penyerahan bantuan, kegiatan juga dirangkaikan dengan sosialisasi teknis terkait pelaksanaan program bantuan benih tahun 2026.(**)

272 Pengurus Ikuti Pertemuan Rutin dan Arisan yang di Gelar Tim Penggerak PKK Kabupaten Soppeng

Soppeng Pojoktimur.com--- Suasana penuh keakraban dan kebersamaan mewarnai kegiatan Pertemuan Rutin dan Arisan Tim Penggerak PKK Tingkat Kabupaten Soppeng yang digelar di Baruga Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Senin (11/5/2026). Kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi antar pengurus dan kader PKK dari tingkat Kabupaten hingga Desa dan Kelurahan.

Ketua Pokja I TP PKK Kabupaten Soppeng, Ibu Ernawati Aryadin, S.Sos dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan arisan rutin ini merupakan bagian dari program kerja Pokja I melalui program “PKK Hadir”. Menurutnya, arisan bukan sekadar kegiatan berkumpul, namun menjadi wadah penting dalam membangun komunikasi, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program kerja TP PKK di semua tingkatan.

Ia menjelaskan, kegiatan yang diikuti sebanyak 272 peserta tersebut terdiri dari pengurus TP PKK Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Soppeng. Kegiatan rutin bulanan ini diharapkan mampu mempererat hubungan kekeluargaan, meningkatkan kebersamaan serta memperkuat semangat pengabdian dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK di Kabupaten Soppeng.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng, Ny. Hj. Suarni Suwardi dalam sambutannya menegaskan bahwa arisan PKK memiliki makna penting dalam memperkuat solidaritas dan kekompakan antar pengurus serta kader PKK se-Kabupaten Soppeng.

“Melalui kegiatan seperti ini, hubungan emosional antar pengurus TP PKK di semua tingkatan diharapkan semakin harmonis sehingga tercipta semangat kerja bersama sepanjang tahun 2026,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa TP PKK sebagai mitra pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, seluruh jajaran TP PKK mulai tingkat Kabupaten hingga Desa dan Kelurahan diharapkan terus aktif, kreatif dan inovatif dalam menjalankan program kerja organisasi.

Menurutnya, tahun 2026 harus menjadi momentum memperkuat peran PKK di tengah masyarakat, khususnya dalam pembinaan keluarga, pemberdayaan perempuan, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan pendidikan karakter keluarga.

Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan arisan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana bertukar informasi, berbagi pengalaman dan memperkuat koordinasi agar seluruh program PKK dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Soppeng.

Di akhir sambutannya, Ny. Hj. Suarni Suwardi mengajak seluruh pengurus untuk terus menjaga kebersamaan, kekompakan dan semangat gotong royong sebagai ciri khas gerakan PKK. Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pokja I TP PKK Kabupaten Soppeng atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung dengan baik dan lancar.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Ketua Bidang TP PKK Kabupaten Soppeng, Staf Ahli TP PKK Kabupaten Soppeng, para Ketua Pokja TP PKK Kabupaten Soppeng, seluruh pengurus TP PKK Kabupaten Soppeng, para Ketua TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Soppeng, serta para Ketua TP PKK Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Soppeng.

Bupati Soppeng Teken MOU Terkait Penanganan Masalah Sampah

Makassar Kabarta.com--- Bupati Soppeng Suwardi Haseng melakukan penandatanganan komitmen bersama pengelolaan sampah dan strategi KIE sebagai langkah konkret dalam memperkuat keseriusan pemerintah daerah menangani persoalan sampah di wilayah masing-masing

Penandatanganan tersebut dilakukan Bupati Soppeng saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah dan Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (23 April 2026).

Rapat koordinasi dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, serta dihadiri Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto, dan diikuti oleh 24 kepala daerah kabupaten/kota se-Sulawesi.

Deputi KLH, Ary Sudijanto, dalam arahannya menegaskan bahwa pemerintah pusat menargetkan penyelesaian persoalan sampah secara nasional pada tahun 2029 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

Upaya yang didorong meliputi penghentian praktik open dumping di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta penguatan pengelolaan sampah dari hulu melalui pemilahan di tingkat sumber atau rumah tangga.

Pemerintah pusat mencanangkan Gerakan Indonesia ASRI sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengatasi persoalan sampah dan menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Sementara Bupati Soppeng menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah pusat dan kesiapan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah, mulai dari tingkat rumah tangga hingga pengolahan akhir.

Kolaborasi lintas sektor serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Rakor ini diharapkan mampu memperkuat langkah strategis Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam penanganan sampah, sekaligus berkontribusi dalam pencapaian target nasional menuju Indonesia yang lebih bersih dan ramah lingkungan pada tahun 2029.(**).

Bupati Soppeng Tegaskan Ketimpangan Distribusi Guru Tidak Bisa Dibiarkan Berlarut-larut

Soppeng Kabarta.com— 

Bupati Soppeng Suwandi Haseng menegaskan bahwa ketimpangan distribusi guru tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah akan melakukan pemetaan secara berkala untuk memastikan distribusi tenaga pendidik lebih merata sesuai kebutuhan. 

Hal tersebut diungkap Bupati Soppeng saat memberikan Arahan pada kegiatan Rembuk Pendidikan Kabupaten Soppeng yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng Kamis (2/4/2026)

Menurutnya, penumpukan guru di satu tempat sementara di tempat lain kekurangan harus segera diatasi. Jika kelebihan, ada guru yang tidak cukup jam mengajarnya dan tidak mendapatkan sertifikasi. Ini tentu berdampak pada kesejahteraan dan pendapatan guru itu sendiri.

Selain itu, Bupati Soppeng menilai kegiatan rembuk pendidikan menjadi ruang penting untuk memperkecil kesenjangan informasi antara pemerintah daerah dan kalangan guru.

“Rembuk seperti ini sangat bermanfaat karena mengurangi gap informasi antara pemerintah daerah dengan para guru di lapangan,

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, Dr. Nur Alim, kembali menegaskan bahwa salah satu  persoalan pendidikan daerah adalah distribusi, dan efektivitas guru di satuan pendidikan.

Pada kegiatan yang sama Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, Dr. Nurmal Idrus, mengungkapkan bahwa saat ini di Kabupaten Soppeng  mengalami kelebihan sekitar 130 guru. Di sisi lain, masih terdapat sejumlah kecamatan yang justru kekurangan tenaga pengajar. Kondisi ini, menurutnya, ini berdampak langsung pada efektivitas layanan pendidikan.

Hasil dari seluruh rangkaian kegiatan rembuk pendidikan ini, akan dirumuskan menjadi rekomendasi Dewan Pendidikan untuk disampaikan kepada pihak terkait sebagai bahan pengambilan kebijakan ke depan.(**)

Bupati Soppeng Serahkan LKPJ TA 2025 Dalam Rapat Paripurna DPRD

Soppeng Kabarta.com— Bupati Soppeng Suwardi Haseng menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (1/4/2026). 

Dokumen tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Andi Muhammad Farid.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menyampaikan bahwa LKPJ tersebut merupakan laporan tahun pertama masa kepemimpinan bersama Wakil Bupati Soppeng. 

Laporan tersebut menjadi gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang 2025 sekaligus awal pelaksanaan visi pembangunan “Soppeng Sehat, Maju, dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan”.

Bupati Soppeng menegaskan, pemerintah daerah tetap berupaya menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan secara optimal meski menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran. 

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

Dalam pemaparan ringkasan LKPJ, disebutkan bahwa realisasi pendapatan daerah Kabupaten Soppeng tahun 2025 mencapai Rp1.149.502.009.824. Angka tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp191.962.495.807, pendapatan transfer sebesar Rp953.713.283.736, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp3.826.230.281.

Realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp1.142.523.714.614. Rinciannya meliputi belanja operasi Rp907.446.932.694, belanja modal Rp114.685.574.194, belanja tidak terduga Rp3.180.000.589, serta belanja transfer Rp117.211.207.137.

Selain itu, dalam LKPJ juga disampaikan pelaksanaan tugas pembantuan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng yang bersumber dari Kementerian Pertanian sebesar Rp49.234.524.230.

Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD atas pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya. 

Namun demikian, pembahasan lebih lanjut terhadap dokumen LKPJ masih akan dilakukan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(**)

Pemkab Soppeng Bersama Kejaksaan Negeri Tandatangani PKS Terkait Pidana Kerja Sosial

Soppeng Kabarta.com— Pemerintah Kabupaten Soppeng menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri Soppeng terkait penerapan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana, Rabu (1/4/2026).

Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng. PKS diteken oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejari Soppeng bersama Dinas Sosial serta Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DPMPTSP Nakertrans) Kabupaten Soppeng.

Kegiatan ini disaksikan langsung oleh Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, dan Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng, Sulta D. Sitohang.

PKS tersebut mengatur dukungan pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana umum.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menyatakan kerja sama ini merupakan langkah pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan penegakan hukum yang memberi manfaat bagi masyarakat.

“Melalui pidana kerja sosial, pelaku tidak hanya menjalani sanksi, tetapi juga diarahkan untuk berkontribusi dalam kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan,” ujarnya.

Ia menekankan, keterlibatan perangkat daerah penting untuk memastikan pelaksanaan pidana kerja sosial berjalan terkoordinasi dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Di akhir sambutannya, Bupati Soppeng menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejari Soppeng atas sinergi yang terbangun, serta berharap kerja sama tersebut dapat berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Secara regulatif, peran Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam penerapan pidana kerja sosial merujuk pada kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada urusan sosial, ketenagakerjaan, dan pelayanan publik.

Dalam kerangka itu, perangkat daerah seperti Dinas Sosial dan DPMPTSP Nakertrans berperan mendukung pelaksanaan pidana kerja sosial sesuai kewenangan masing-masing.

Adapun pidana kerja sosial sebagai bentuk pemidanaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang membuka ruang penerapan sanksi alternatif di luar pidana penjara.

Dengan dasar tersebut, keterlibatan pemerintah daerah ditempatkan sebagai dukungan operasional di lapangan melalui kerja sama lintas instansi.(**)

Buka Puasa Bersama, Bupati Soppeng Pererat Hubungan Dengan Warga Mario Riaja

Soppeng kabarta.com---  Suasana kebersamaan dan kehangatan Ramadan terasa kuat dalam kegiatan buka puasa bersama yang dihadiri langsung oleh Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, bersama masyarakat di depan Pasar Tanjong, Desa Mario Riaja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, Sabtu (14/3/2026).

Kegiatan yang berlangsung sederhana namun penuh keakraban ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Ratusan warga tampak antusias menyambut kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Soppeng tersebut.

Acara buka puasa bersama ini diselenggarakan oleh Pelaksana Tugas Kepala Puskesmas Tanjong, Hj. Musdalifah, yang digelar di kediamannya yang berada di kawasan Pasar Tanjong. Lokasi tersebut juga dikenal sebagai tempat praktik pelayanan kesehatan umum milik dr. Ratna Budiaty Paisal.

Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga mempertemukan tenaga kesehatan dengan masyarakat dalam suasana yang santai dan penuh kekeluargaan.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Soppeng turut didampingi oleh tim kendali SUKSES SETARA pada Pilkada lalu, yakni Nurmal Idrus dan A. Akbar. 

Kehadiran mereka turut menambah semarak kebersamaan dalam kegiatan yang berlangsung hangat tersebut.

Dalam sambutannya di hadapan masyarakat yang hadir, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa bulan suci Ramadan memiliki makna yang sangat penting dalam memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat.

Menurutnya, Ramadan bukan hanya menjadi waktu untuk meningkatkan kualitas ibadah, tetapi juga menjadi kesempatan yang sangat baik untuk mempererat tali silaturahmi serta memperkuat rasa kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.

“Bulan suci Ramadan menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperkuat silaturahmi, meningkatkan kepedulian sosial, serta menjaga kebersamaan dalam membangun daerah,” ujar Suwardi Haseng.

Ia juga berharap momentum kebersamaan seperti ini dapat terus dijaga dan dipelihara oleh seluruh elemen masyarakat. 

Menurutnya, hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Sementara itu, Hj. Musdalifah selaku penyelenggara kegiatan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran Bupati Soppeng dalam acara tersebut.

Ia menilai kegiatan buka puasa bersama ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antara tenaga kesehatan dan masyarakat.

Menurutnya, kedekatan antara petugas kesehatan dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bersama dalam menjaga kesehatan, terutama selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga pola makan yang sehat serta memperhatikan kondisi tubuh selama menjalankan ibadah puasa.

“Selama Ramadan, masyarakat tetap perlu memperhatikan pola makan yang seimbang serta menjaga kesehatan tubuh agar ibadah dapat dijalankan dengan baik,” ujarnya.

Menjelang waktu berbuka puasa, suasana kebersamaan semakin terasa. Warga yang hadir tampak duduk bersama sambil berbincang santai menunggu azan Magrib berkumandang.

Berbagai hidangan berbuka puasa sederhana tersaji di lokasi kegiatan, mulai dari takjil hingga makanan berbuka yang dinikmati bersama oleh masyarakat dan tamu undangan.

Selain menikmati hidangan berbuka bersama, masyarakat juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdialog langsung dengan Bupati Soppeng. Sejumlah warga menyampaikan aspirasi, harapan, serta masukan terkait pembangunan daerah.

Kegiatan ini menjadi gambaran kuatnya hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Soppeng.

Momentum Ramadan yang penuh berkah ini pun menjadi sarana untuk memperkuat nilai kebersamaan, kepedulian sosial, serta semangat gotong royong dalam membangun daerah.(**)