Bupati Suwardi Haseng Harap Duta Anak Dapat Berperan Sebagai Pelapor dan Pelapor

Soppeng Kabarta.com— Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng berharap Duta Anak Kabupaten Soppeng dapat berperan sebagai pelopor dan pelapor dalam pemenuhan hak anak serta perlindungan anak dari berbagai persoalan yang dihadapi generasi muda. Harapan tersebut disampaikan saat membuka Pemilihan Duta Anak Kabupaten Soppeng Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Sabtu (20/6/2026). 

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Forum Anak Kabupaten Soppeng yang juga Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng, Hj. Suwarni Suwardi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Soppeng Hj. A. Husniati, S.Sos., M.M., Plh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, sejumlah pimpinan OPD terkait, para juri, pengurus Forum Anak Soppeng Latemmamala, serta para finalis Duta Anak Kabupaten Soppeng.

Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa anak merupakan generasi penerus yang akan menentukan masa depan bangsa. Karena itu, pemenuhan hak anak dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan maupun diskriminasi menjadi tanggung jawab bersama. 

Menurutnya, keberadaan Duta Anak diharapkan mampu menjadi pelopor dan pelapor dalam pemenuhan hak anak serta perlindungan anak dari kekerasan, perundungan, maupun pernikahan usia dini. Duta Anak juga diharapkan dapat menyuarakan aspirasi anak mulai dari tingkat daerah hingga nasional.

Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Kabupaten Soppeng, Hj. A. Husniati, mengatakan pembinaan anak memerlukan dukungan lingkungan yang sehat dan aman agar setiap anak dapat berkembang sesuai potensinya.

"Anak ibarat benih yang sedang tumbuh. Tugas kita bukan menariknya agar cepat besar, melainkan memastikan tanahnya subur, airnya cukup, dan lingkungannya aman. Dengan cara itu mereka dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki," ujarnya.

Husniati menambahkan, Duta Anak yang terpilih nantinya diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi bagi anak-anak di Kabupaten Soppeng. Mereka tidak hanya menjalankan peran seremonial, tetapi juga hadir di tengah teman sebaya untuk memahami berbagai persoalan yang dihadapi anak.

"Duta Anak bukan dipilih untuk menjadi yang paling menonjol di atas panggung. Mereka diharapkan mampu hadir di tengah teman-temannya, mendengar persoalan yang dihadapi anak, lalu menyampaikannya melalui jalur yang tepat," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Soppeng juga mengajak seluruh finalis untuk mengembangkan kepemimpinan, kepedulian sosial, serta kemampuan merencanakan masa depan sebagai bekal menghadapi tantangan di masa mendatang. 

Pemilihan Duta Anak Kabupaten Soppeng Tahun 2026 diikuti oleh puluhan peserta yang akan bersaing untuk menjadi representasi anak-anak Soppeng dalam menyuarakan aspirasi, hak, dan kepentingan anak di berbagai forum.(**)

Setahun Berjalan, Sekolah Rakyat Terintegrasi 64 Soppeng Gelar Open Hause

Soppeng Kabarta.com—  Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 64 Soppeng menggelar Open House Setahun Sekolah Rakyat di kampus sementara eks Rumah Sakit Ajjappange, Jumat (19/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperlihatkan kepada masyarakat perkembangan program Sekolah Rakyat yang telah berjalan hampir satu tahun di Kabupaten Soppeng.

Open house dihadiri Bupati Soppeng, Wakil Bupati Soppeng, unsur Forkopimda, Plt Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, para camat, Kepala Desa dan Lurah, orang tua calon siswa, calon siswa, serta sejumlah undangan lainnya.

Keberadaan Sekolah Rakyat di Soppeng tidak lepas dari kesiapan daerah dalam menyambut program nasional tersebut. Dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, hanya sembilan daerah yang ditetapkan sebagai penyelenggara Sekolah Rakyat pada tahap awal, dan Soppeng menjadi salah satunya. 

Penetapan itu menempatkan Kabupaten Soppeng sebagai salah satu daerah pelopor pelaksanaan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Kepala SRT 64 Soppeng, Arni Arjilla, S.Pd., dalam laporannya menyampaikan bahwa saat ini sekolah tersebut menyelenggarakan dua jenjang pendidikan, yakni Sekolah Rakyat Dasar (SRD) dan Sekolah Rakyat Pertama (SRP), masing-masing dengan jumlah 50 siswa. Proses pembelajaran didukung oleh 60 guru dan tenaga kependidikan.

Arni mengungkapkan, sebagian besar siswa berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Saat awal masuk sekolah, banyak siswa yang menceritakan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Menurutnya, seluruh kebutuhan dasar siswa kini dijamin oleh negara. Selain memperoleh makanan bergizi tiga kali sehari, siswa juga mendapatkan makanan ringan dua kali sehari, susu secara rutin, serta fasilitas laptop dengan skema satu siswa satu laptop.

Ia juga menyebut kondisi kesehatan siswa menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara rutin oleh tim puskesmas maupun rumah sakit, dengan rata-rata kenaikan berat badan siswa antara dua hingga lima kilogram.

“Peningkatan kualitas kesehatan siswa terlihat dari hasil pemeriksaan rutin yang dilakukan setiap bulan,” katanya.

Pada tahun ajaran mendatang, SRT 64 Soppeng akan menambah kapasitas peserta didik menjadi 270 siswa yang terdiri atas jenjang SD, SMP, dan SMA, masing-masing sebanyak 90 siswa.

Sementara itu, Bupati Soppeng dalam sambutannya mengingatkan bahwa Kabupaten Soppeng merupakan salah satu daerah yang mendapat kesempatan menyelenggarakan Sekolah Rakyat pada tahap awal program tersebut di Sulawesi Selatan.

“Satu tahun yang lalu kita memulai langkah berani dengan berupaya menghadirkan Sekolah Rakyat di Bumi Latemmamala. Alhamdulillah pada 15 Agustus 2025 Kabupaten Soppeng ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai salah satu penyelenggara Sekolah Rakyat di antara sembilan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan,” katanya.

Bupati menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan program yang digagas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh akses pendidikan yang layak.

“Tujuannya jelas, Bapak Prabowo Subianto ingin memastikan bahwa tidak ada satu pun anak usia sekolah dalam wilayah NKRI yang putus sekolah, termasuk di Bumi Latemmamala,” ujarnya.

Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Soppeng akan terus mendukung keberlanjutan program tersebut agar memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Soppeng mendukung penuh pelaksanaan dan keberlanjutan Sekolah Rakyat di Bumi Latemmamala ini. Kami berkomitmen untuk terus mengawal, memfasilitasi, dan membesarkan Sekolah Rakyat agar dapat menjadi role model pendidikan inklusif yang berkeadilan di Sulawesi Selatan, bahkan di tingkat nasional,” katanya.

Open House Setahun Sekolah Rakyat digelar sebagai bagian dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan serentak menjelang satu tahun penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk melihat langsung proses pendidikan, pola pengasuhan, serta perkembangan para siswa selama menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat.(**)

Tinjau Pembangunan SR 64, Wabup Soppeng Ingatkan Rencana Kemensos Bulan Depan Peserta Didik Serentak Secara Nasional

Soppeng Kabarta.com--- Komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung program Sekolah Rakyat terus ditunjukkan melalui pemantauan langsung terhadap proses pembangunan sarana pendidikan tersebut. 

Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, kembali melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR) 64 Soppeng pada Senin (15/6/2026).

Kunjungan ini merupakan kali kedua yang dilakukan Wakil Bupati ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya. 

Kehadiran orang nomor dua di Kabupaten Soppeng itu disambut oleh jajaran pelaksana proyek yang kemudian memaparkan perkembangan pekerjaan konstruksi beserta sejumlah langkah percepatan yang tengah dilakukan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati menerima laporan bahwa progres fisik pembangunan telah mencapai sekitar 80 persen. Capaian tersebut dinilai sangat menggembirakan mengingat target operasional sekolah yang semakin dekat.

Menurut Selle KS Dalle, perkembangan pembangunan yang terlihat di lapangan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dibandingkan kunjungan sebelumnya. Ia mengaku optimistis proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Saya melihat langsung percepatan yang luar biasa dari PT Waskita Karya. Setiap kali saya datang ke lokasi ini, selalu ada perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini menunjukkan komitmen dan profesionalisme pelaksana proyek dalam menyelesaikan pembangunan Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Selle menjelaskan bahwa kunjungan kali ini tidak hanya bertujuan untuk memantau progres konstruksi, tetapi juga memastikan kesiapan seluruh unsur pendukung sebelum sekolah mulai digunakan.

Ia hadir bersama Kepala SR 64 Soppeng, Erni Erjilla, guna melihat secara langsung kondisi bangunan serta melakukan koordinasi dengan pihak pelaksana terkait tahapan penyelesaian akhir proyek.

“Kunjungan kali ini sengaja saya lakukan bersama Kepala SR 64 Soppeng. Selain melihat secara langsung progres pekerjaan konstruksi, kami juga mengingatkan pihak pelaksana proyek bahwa Kementerian Sosial merencanakan pada 11 Juli 2026 peserta didik Sekolah Rakyat secara serentak di seluruh Indonesia sudah berpindah dari sekolah sementara ke gedung permanen, termasuk di SR 64 Soppeng,” jelasnya.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa waktu penyelesaian proyek semakin mendesak. Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat menjaga ritme kerja agar target nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat dapat tercapai.

Selain pembangunan fisik gedung, pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan PT Waskita Karya juga membahas kesiapan fasilitas pendukung yang akan melengkapi operasional sekolah nantinya. Mulai dari perabot ruang belajar, perlengkapan asrama, hingga fasilitas penunjang lainnya menjadi perhatian khusus agar dapat tersedia tepat waktu.

Wakil Bupati menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari selesainya konstruksi bangunan, tetapi juga dari kesiapan seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan peserta didik dan tenaga pendidik.

Menurutnya, sinkronisasi antara penyelesaian konstruksi dan pemasangan fasilitas pendukung harus berjalan beriringan sehingga ketika gedung dinyatakan selesai, sekolah dapat langsung difungsikan tanpa harus menunggu proses tambahan lainnya.

Sementara itu, pihak PT Waskita Karya menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang terus diberikan Pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap pelaksanaan proyek tersebut.

Perwakilan perusahaan mengungkapkan bahwa kunjungan pimpinan daerah menjadi motivasi tersendiri bagi seluruh pekerja yang saat ini terus berupaya menuntaskan sisa pekerjaan yang masih harus diselesaikan.

“Kunjungan pimpinan daerah menjadi suntikan semangat yang sangat berarti bagi seluruh pekerja. Kami terus berupaya menyelesaikan pekerjaan yang tersisa sesuai target waktu yang telah ditetapkan,” katanya.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Kehadiran fasilitas pendidikan yang representatif diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus memberikan kesempatan belajar yang lebih baik bagi peserta didik.

Dengan progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 80 persen, Pemerintah Kabupaten Soppeng optimistis SR 64 Soppeng dapat mulai ditempati sesuai jadwal yang ditetapkan Kementerian Sosial pada Juli 2026.

Pemerintah daerah pun berharap sinergi yang selama ini terjalin antara pemerintah, kontraktor pelaksana, dan seluruh pihak terkait dapat terus dipertahankan hingga tahap penyelesaian akhir. Dengan demikian, Sekolah Rakyat Soppeng dapat segera beroperasi penuh dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dunia pendidikan di Kabupaten Soppeng.(**)

BPS Kabupaten Soppeng Resmi Laksanakan Pendataan Sensus Ekonomi 2026

Soppeng kabarta.com— Pelaksanaan Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Kabupaten Soppeng resmi dimulai. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng melakukan pendataan perdana kepada Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, di Rumah Jabatan Bupati, Senin (15/6/2026).

Pendataan tersebut dipimpin langsung Kepala BPS Kabupaten Soppeng, Muhammad Rismat. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya pencacahan lapangan secara menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Soppeng.

SE2026 merupakan program nasional yang bertujuan memotret secara akurat kondisi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Data yang dihimpun nantinya akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Dukungan langsung Bupati Soppeng sebagai responden pertama diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima petugas sensus serta memberikan data yang benar dan jujur demi terwujudnya basis data ekonomi yang akurat.

Sebelumnya, pelaksanaan lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Soppeng telah dicanangkan melalui kegiatan pelepasan petugas yang berlangsung di Hotel Grand Saota, Soppeng, pada 11 Juni 2026. Pendataan lapangan secara door-to-door dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Kepala BPS Kabupaten Soppeng, Muhammad Rismat, mengungkapkan sebanyak 243 petugas lapangan telah direkrut untuk melaksanakan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Soppeng. Para petugas tersebut juga telah mengikuti pelatihan teknis sebagai bekal sebelum turun ke lapangan.

Secara keseluruhan, BPS Sulawesi Selatan menyiapkan 8.776 petugas untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut, termasuk Kabupaten Soppeng.

Pada saat pencanangan SE2026, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menegaskan pentingnya data yang akurat dalam mendukung pembangunan daerah.

“Data akurat adalah fondasi pembangunan. Pembangunan yang baik harus didukung data yang valid agar pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Soppeng untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus, sehingga menghasilkan data yang berkualitas untuk mendukung perencanaan pembangunan di masa mendatang.

Anggota DPRD Pangkep Berguru di Diskominfo Soppeng Terkait Pengelolaan Pusat Data dan Informasi

Soppeng Kabarta.com– Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Soppeng di Lounge Kantor Bupati Soppeng, Senin (15/6/2026).

Rombongan yang dipimpin Ketua Tim Kunjungan Kerja, H. Mantiri Mashud Hadade, SH, melakukan konsultasi dan berbagi pengalaman terkait pengelolaan pusat data, informasi, serta komunikasi publik di lingkungan pemerintah daerah.

"Kunjungan ini kami lakukan untuk konsultasi dan sharing pengalaman mengenai pengelolaan pusat data, informasi, dan komunikasi publik," kata Mantiri.

Kepala Diskominfo Kabupaten Soppeng, Drs. Kanaruddin, M.Si, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menjelaskan bahwa Diskominfo Soppeng memiliki tiga bidang utama, yakni Bidang Humas dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi dan Informatika, serta Bidang Statistik dan Persandian.

Menurut Kanaruddin, Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen mempublikasikan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah agar masyarakat mengetahui upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan.

Ia menambahkan, penyebarluasan informasi dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi, seperti media sosial resmi pemerintah daerah, media massa, layanan live streaming kegiatan pemerintahan, hingga videotron.

Pada kesempatan yang sama, Statistisi Ahli Muda Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Soppeng, Wettoing, SE., M.Si, menjelaskan perkembangan Portal Satu Data Kabupaten Soppeng yang telah terbentuk sejak Desember 2025.

Menurutnya, portal tersebut saat ini masih dalam proses integrasi dengan Satu Data Indonesia. Pemerintah Kabupaten Soppeng telah menyampaikan surat kepada Bappenas untuk mendukung proses integrasi tersebut dan kini menunggu tindak lanjut.

Usai diskusi, Kepala Diskominfo Soppeng bersama jajaran dan rombongan Komisi I DPRD Pangkep meninjau ruang server serta Soppeng Command Center (SCC). Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat langsung fasilitas pengelolaan data, sistem jaringan, dan pusat pemantauan CCTV yang mendukung penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital di Kabupaten Soppeng.(**)

Kabupaten Soppeng Masuk Lima Besar Terbaik Pertumbuhan Ekonomi di Sulsel

Makassar Kabarta.com-– Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (10/6/2026). 

Dalam sambutannya, Amalia menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan instrumen strategis untuk memotret aktivitas ekonomi Indonesia secara menyeluruh, termasuk perkembangan pola usaha dan transformasi digital yang terus berkembang.

Pencanangan tersebut menandai Sulawesi Selatan sebagai provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 tingkat provinsi. Kegiatan ini menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung suksesnya pelaksanaan sensus.

Acara tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, serta perwakilan pemerintah daerah, termasuk Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai agenda strategis yang akan menjadi kompas dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran. 

Menurutnya, data yang dihasilkan melalui sensus akan menjadi dasar penting dalam menyusun program pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"Sensus Ekonomi 2026 hadir untuk memotret aktivitas ekonomi secara menyeluruh sehingga menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan," ujar Andi Sudirman.

Ia juga mengajak seluruh pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus yang dijadwalkan berlangsung melalui pendataan lapangan secara door to door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Sementara itu, Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle menyatakan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data ekonomi yang akurat dan berkualitas sangat penting untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

"Sensus Ekonomi 2026 merupakan langkah strategis untuk menghadirkan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang dihasilkan akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, penguatan sektor usaha, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Soppeng siap mendukung dan berpartisipasi aktif demi suksesnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026," kata Selle.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS RI juga memaparkan kinerja perekonomian Sulawesi Selatan Triwulan I Tahun 2026. Kabupaten Soppeng tercatat membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 9,39 persen secara tahunan (year-on-year), menempatkannya pada posisi kelima tertinggi di Sulawesi Selatan.

Capaian tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang tercatat sebesar 6,88 persen maupun pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen. 

Kehadiran Wakil Bupati Soppeng dalam kegiatan tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk mendukung penyediaan data statistik yang akurat sebagai dasar pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(**)

Bupati Suwardi Haseng Tinjau Bangunan Koperasi Merah Putih Desa Ganra

Soppeng Kabarta.com – Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, meninjau pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih di Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, Selasa (9/6/2026). 

Kunjungan tersebut turut didampingi Kepala Desa Ganra, Andi Wahyu Gunawan, S.Sos., M.Si., serta Babinsa Desa Ganra. Dalam peninjauan itu, rombongan melihat secara langsung kondisi bangunan yang telah rampung dikerjakan.

Kepala Desa Ganra, Andi Wahyu Gunawan, menyampaikan bahwa progres pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih saat ini telah mencapai 100 persen dan siap mendukung pelaksanaan program penguatan ekonomi masyarakat desa. 

Bupati Soppeng mengapresiasi percepatan penyelesaian pembangunan gedung tersebut. Menurutnya, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya memperkuat perekonomian masyarakat desa sekaligus mendukung program strategis nasional dalam pengembangan koperasi berbasis desa. 

Dengan selesainya pembangunan gedung tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap Koperasi Desa Merah Putih Desa Ganra dapat segera beroperasi dan menjadi pusat pengembangan usaha masyarakat, peningkatan produktivitas ekonomi desa, serta penguatan kesejahteraan warga setempat.(**)

Bangun Sinergitas Dengan Pemkab, IPPK Soppeng Silaturahmi ke Bupati Suwardi Haseng

Soppeng, Kabarta.com--- Ikatan Purnakaryawan Pendidikan dan Kebudayaan (IPPK) Kabupaten Soppeng menggelar silaturahmi dengan Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, di Rumah Jabatan Bupati, Sabtu (6/6).

Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang mempererat hubungan dan komunikasi, tetapi juga momentum bagi IPPK untuk memperkenalkan eksistensinya sebagai organisasi resmi yang mewadahi para purnakaryawan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Kabupaten Soppeng.

Ketua IPPK Soppeng, A.Asis, mengatakan bahwa kunjungan ini bertujuan membangun sinergi yang berkelanjutan dengan Pemerintah Kabupaten Soppeng sekaligus meminta arahan terkait program dan langkah strategis organisasi ke depan.

“Kami ingin IPPK tetap aktif, produktif, dan memberi manfaat meskipun para anggotanya telah memasuki masa purnabakti. Silaturahmi ini menjadi ruang bagi kami untuk bertukar gagasan serta memperoleh masukan demi kemajuan pendidikan di Soppeng,” ujar Asis.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyambut hangat kehadiran para pengurus dan anggota IPPK. Ia menyampaikan apresiasi serta penghargaan atas dedikasi panjang para guru dan tenaga kependidikan yang telah memberikan kontribusi besar dalam membangun dunia pendidikan di daerah berjuluk Bumi Latemmamala.

“Pengabdian Bapak dan Ibu guru serta tenaga kependidikan merupakan fondasi penting bagi kemajuan pendidikan kita. Semoga silaturahmi ini membawa keberkahan dan semakin memperkuat kebersamaan dalam membangun daerah,” kata Suwardi Haseng.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menitipkan pesan agar semangat pengabdian terhadap dunia pendidikan tetap terjaga meski telah memasuki masa pensiun. Menurutnya, pengalaman, wawasan, dan pemikiran para purnakaryawan pendidikan masih sangat dibutuhkan sebagai sumber inspirasi dan masukan bagi generasi penerus.

Sebagai informasi, IPPK merupakan organisasi yang menghimpun para pensiunan tenaga pendidik dan kependidikan, mulai dari guru, dosen, hingga karyawan struktural Kemendikbud. Organisasi ini menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi, berbagi pengalaman, serta menyalurkan gagasan yang konstruktif guna mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah maupun tingkat nasional.(**)

Bupati Suwardi Haseng Buka Kegiatan Review Hasil SID Optimasi Lahan Non Rawa

Soppeng Kabarta.com— Bupati Soppeng Suwardi Haseng membuka kegiatan Review Hasil Survei Investigasi dan Desain (SID) Optimasi Lahan Non Rawa Tahun 2026 di Ruang Pertemuan Gabungan Dinas, Watansoppeng, Jumat (22/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi tahapan penting dalam memastikan kesiapan teknis sebelum pelaksanaan program optimasi lahan di lapangan, khususnya pada kawasan pertanian non rawa yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman petani.

Dalam sambutannya, Suwardi Haseng menegaskan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Soppeng sehingga membutuhkan dukungan menyeluruh, mulai dari pengolahan lahan, penyediaan air irigasi, hingga sarana pendukung pascapanen. 

Ia menjelaskan bahwa review SID merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan agenda utama pemaparan hasil kajian teknis oleh tim LPPM Universitas Hasanuddin sebagai penyusun desain program optimasi lahan non rawa tahun 2026.

Menurutnya, ketepatan data dan desain menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program pertanian daerah. Karena itu, pemerintah daerah mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan non rawa agar mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. 

Program optimasi lahan non rawa Tahun 2026 direncanakan mencakup luas 6.256 hektare di tujuh kecamatan, ditambah pengembangan sekitar 1.500 hektare di Kecamatan Liliriaja. Program tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan daerah berbasis agropolitan.

Hasil review SID juga menitikberatkan pada kolaborasi dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Soppeng di sektor pertanian, yakni program “Listrik Masuk Sawah”. Berdasarkan rekomendasi SID, sekitar 84 persen pekerjaan optimasi lahan non rawa tahun 2026 berupa pembangunan pompa dan sumur bor berbasis energi listrik.

Dalam laporan SID disebutkan terdapat sekitar 533 titik sumur bor yang tersebar di delapan kecamatan. Jumlah tersebut dinilai menjadi potensi besar dalam mendukung percepatan realisasi program listrik masuk sawah di Kabupaten Soppeng. 

Data hasil SID mencatat sebanyak delapan kecamatan, 45 desa, dan 164 kelompok tani telah tersurvei. Luas usulan awal program tercatat 6.256,51 hektare, sedangkan hasil delineasi lapangan mencapai 8.315,58 hektare atau bertambah sekitar 2.057,07 hektare.

Mayoritas lokasi diarahkan untuk peningkatan indeks pertanaman (IP) 200 atau dua kali panen dalam setahun, yakni pada 140 lokasi atau sekitar 85,4 persen dari total lokasi survei. Sumber air dominan berasal dari air tanah atau sumur, sementara infrastruktur yang paling banyak direkomendasikan berupa pompa air dan jaringan irigasi air tanah (JIAT) pada 132 lokasi.

Selain itu, hasil review menemukan adanya tujuh indikasi kelompok tani ganda yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut sebelum penetapan lokasi program.

Dalam review tersebut juga disampaikan sejumlah rekomendasi prioritas, di antaranya percepatan pembangunan pompa air dan JIAT pada 132 lokasi, penanganan 21 lokasi yang belum memiliki sumber air, serta peningkatan sumber air pada 24 lokasi dengan indeks pertanaman masih IP 100.

Rekomendasi lainnya mencakup verifikasi indikasi ketua kelompok tani ganda, koordinasi dengan P3A dan GP3A terkait operasional dan pemeliharaan infrastruktur, percepatan penetapan lokasi dan anggaran tahun 2026, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi pascakonstruksi secara berkala.

“Melalui proses review ini diharapkan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan produktivitas pertanian serta indeks pertanaman petani secara berkelanjutan,” ungkap Suwardi Haseng.

Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, tim pengawas, penyuluh pertanian, serta tim LPPM Universitas Hasanuddin sebagai penyusun SID. Pelaksanaan kegiatan difasilitasi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng bekerja sama dengan LPPM Unhas.

Pemerintah daerah berharap hasil review SID tersebut dapat menjadi acuan teknis yang kuat dalam pelaksanaan program optimasi lahan tahun 2026 guna mendukung peningkatan produksi pertanian dan swasembada pangan nasional.(**)

Lantik Andi Haerudin Pejabat Sekda, Bupati Soppeng Harap Mampu Jaga Stabilitas Birokrasi

Soppeng Kabarta.com— Bupati Soppeng Suwardi Haseng melantik dan mengambil sumpah jabatan Drs. H. Andi Haeruddin, M.Si sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Jumat, 22 Mei 2026.

Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng dan dihadiri Wakil Bupati Soppeng, para pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, serta sejumlah undangan lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Dalam sambutannya, Bupati Soppeng menyampaikan ucapan selamat kepada Andi Haeruddin atas amanah baru yang diberikan sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Andi Muhammad Surahman atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat Penjabat Sekda sejak 10 Juni 2025 hingga pelantikan pejabat baru.

Menurut Bupati, jabatan Sekretaris Daerah merupakan posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena memiliki peran sebagai koordinator pemerintahan, penggerak birokrasi, serta penghubung antara kepala daerah dan seluruh perangkat daerah.

Karena itu, Penjabat Sekda diharapkan mampu menjaga stabilitas birokrasi, memastikan koordinasi pemerintahan tetap berjalan baik, menjaga ritme pelayanan publik, serta memperkuat sinergi antar perangkat daerah selama masa penugasan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengajak seluruh kepala perangkat daerah memberikan dukungan penuh kepada Penjabat Sekda yang baru agar program-program pemerintah daerah dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.3.3/2139/BKD tanggal 30 April 2026 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng.(**)

Kolaborasi Pemkab dan Kejari Soppeng Mendukung Stabilitas Harga Melalui Gerakan Pangan Murah

Soppeng Kabarta.com— Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama Kejaksaan Negeri Soppeng memperkuat sinergi melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) GASPOL Adhyaksa yang dibuka langsung Bupati Soppeng, Suwardi Haseng di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng, Selasa (19/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bentuk kolaborasi antara Pemkab Soppeng dan Kejari Soppeng dalam mendukung stabilitas harga pangan sekaligus pengendalian inflasi daerah melalui penyediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan Gerakan Pangan Murah tidak hanya berfokus pada keterjangkauan harga, tetapi juga menjadi langkah bersama menjaga ketersediaan pasokan pangan, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha.

Pelaksanaan GPM GASPOL Adhyaksa juga menunjukkan keterlibatan lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, Kejaksaan, hingga pihak pendukung lainnya dalam menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Soppeng.

Pemerintah Kabupaten Soppeng sendiri terus mendorong pelaksanaan Gerakan Pangan Murah secara berkelanjutan. Hingga saat ini, kegiatan serupa telah dilaksanakan puluhan kali di sejumlah lokasi dan ditargetkan mencapai 100 kali pelaksanaan sepanjang tahun 2026.

Kolaborasi Pemkab dan Kejari melalui GASPOL Adhyaksa diharapkan semakin memperkuat upaya menjaga stabilitas pangan sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui akses bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, TNI-Polri, perwakilan instansi, pelaku usaha pangan dan masyarakat.

Kejaksaan Negeri Soppeng Musnahkan Sejumlah Barang Bukti Perkara Pidana inkrah

Soppeng Kabarta.com--- Kejaksaan Negeri Soppeng melakukan pemusnahan sejumlah barang bukti perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng, Sulta D. Sitohang, SH., MH, dan dihadiri Bupati Soppeng, Suwardi Haseng dan sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nurkautsar Hasan, Wakapolres Soppeng Kompol Sudarmin, serta Kepala Rutan Kelas IIB Watansoppeng Dedi Nugroho.

Pemusnahan barang bukti dilakukan terhadap perkara pidana yang telah inkrah dari total 26 terpidana dengan berbagai jenis kasus. Perkara narkotika menjadi yang paling dominan dengan jumlah 16 terpidana.

Barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika jenis sabu seberat 36,97 gram, 411 plastik sachet kecil bekas pembungkus sabu, timbangan digital, alat hisap sabu, hingga sejumlah barang bukti lainnya.

Selain kasus narkotika, pemusnahan juga mencakup barang bukti perkara pencurian, penganiayaan, tindak pidana UU ITE, kelalaian dalam berkendara, kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual fisik, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dalam kegiatan tersebut, barang bukti narkotika dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air, sementara barang bukti lainnya dibakar hingga tidak dapat digunakan kembali.

Kehadiran Bupati Soppeng dalam kegiatan itu menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Soppeng.(**)

221 Kelompok Tani di Soppeng Terima Bantuan Benih Padi dan Jagung dari Kementan RI

Soppeng Kabarta.com— Pemerintah Kabupaten Soppeng mulai menyalurkan bantuan benih padi dan jagung tahun 2026 kepada 221 kelompok tani di daerah itu. Dalam penyaluran tersebut, Bupati Soppeng Suwardi Haseng menegaskan bantuan pemerintah tidak boleh diperjualbelikan maupun dipindahtangankan.

Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan Pertemuan Sosialisasi dan Penyerahan Bantuan Benih Padi dan Jagung Tahun 2026 yang digelar Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng di Aula Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Senin (11/5/2026).

Program bantuan yang bersumber dari APBN Kementerian Pertanian RI tersebut menjangkau ratusan kelompok tani yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Soppeng.

Sebanyak 95 kelompok tani menerima bantuan benih padi, sementara bantuan benih jagung diberikan kepada 126 kelompok tani.

Dalam sambutannya, Suwardi meminta agar bantuan benih didistribusikan sesuai daftar calon penerima dan calon lokasi (CPCL) yang telah ditetapkan pemerintah.

“Jangan lagi ada kejadian benih tidak terbagi secara merata sesuai CPCL yang sudah disusun. Bantuan benih pemerintah ini tidak untuk dipindahtangankan, apalagi diperjualbelikan,” tegasnya.

Ia mengingatkan penyalahgunaan bantuan benih dapat berdampak hukum sekaligus mencoreng nama baik Kabupaten Soppeng di hadapan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian.

Selain menekankan pengawasan distribusi bantuan, Suwardi menyebut program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan mendukung target swasembada pangan nasional.

Pemkab Soppeng tahun ini menerima bantuan benih padi untuk lahan seluas 5.716 hektare dengan total benih mencapai 142.900 kilogram. Varietas yang disalurkan antara lain Inpari 32, Mekongga, dan Padjajaran.

Sementara bantuan benih jagung dialokasikan untuk lahan seluas 7.080 hektare dengan jumlah benih mencapai 106.200 kilogram varietas NK 306.

Menurut Suwardi, penggunaan benih unggul diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung kesejahteraan petani.

“Benih unggul berpotensi meningkatkan hasil pertanian dan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian kita,” ujarnya.

Kegiatan sosialisasi dan penyerahan bantuan tersebut diikuti ratusan peserta yang terdiri dari kelompok tani penerima bantuan, penyuluh pertanian lapangan (PPL), koordinator BPP, pengawas benih tanaman, serta unsur penyuluh pertanian lainnya.

Selain penyerahan bantuan, kegiatan juga dirangkaikan dengan sosialisasi teknis terkait pelaksanaan program bantuan benih tahun 2026.(**)

Soppeng Menjadi Salah Satu Daerah Prioritas Program Pengembangan Pertanian Modern Kementan RI

Soppeng Kabarta.com--- Kabupaten Soppeng menjadi salah satu daerah prioritas dalam pengembangan pertanian modern dan program ketahanan pangan nasional dari kementerian pertanian RI, program ini merupakan sistem pertanian modern yang mengedepankan penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, mekanisasi pertanian, penggunaan alat tanam modern, hingga pemanfaatan drone dalam proses budidaya pertanian.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian RI, Prof. Dr. Ir. Fadjry Jufri, M.Si. saat penanaman perdana program Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS) di Kelurahan Apanang, Kecamatan Liliriaja, Jumat (8/5/2026).

Menurut Fadjry Jufri, program tersebut sebelumnya telah diuji coba di Soppeng dan berhasil mencapai produktivitas 10,4 ton per hektar. Makanya tahun ini ditambah 120 hektar untuk Soppeng.

Ditambahkannya bahwa, di Sulawesi Selatan hanya terdapat empat kabupaten yang mendapatkan program PM-AAS, yakni Sidrap, Bone, Soppeng, dan Maros, olehnya itu Ia berharap dukungan dan keterlibatan Pemerintah Kabupaten Soppeng dapat membuat program tersebut berjalan maksimal dan terus berkembang.

Sementara Bupati Soppeng Suwardi Haseng, dalam sambutan pada kegiatan tersebut  menyampaikan bahwa, kegiatan ini bukan sekadar tanam perdana, tetapi menjadi tanda bahwa pertanian di Kabupaten Soppeng mulai bergerak menuju sistem pertanian yang lebih modern, maju, dan produktif.

“Program PM-AAS ini hadir untuk membantu petani bekerja lebih efisien melalui mekanisasi, penggunaan teknologi, pendampingan penyuluh, hingga pola tanam modern, dengan harapan hasil panen meningkat dan kesejahteraan petani semakin baik,” ujarnya.

Ia juga mengajak petani untuk tidak takut terhadap perubahan dan perkembangan teknologi di sektor pertanian.

“Teknologi bukan untuk menggantikan petani, tetapi membantu petani agar kerja lebih ringan dan hasil lebih besar,” tutupnya.(**)

Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok, Dinas TPHPKP Kabupaten Soppeng Gelar Pasar Murah

Soppeng kabarta.com— Dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus menekan laju inflasi, Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHPKP) menggelar kegiatan pasar pangan murah di halaman kantor dinas Pertanian, Senin (27/4/2026).

Kepala Dinas TPHPKP Kabupaten Soppeng, Aryadin Arif, menyampaikan bahwa program ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bagi masyarakat.

“Pelaksanaan gelar pangan murah ini dalam rangka menjaga stabilitas bahan pokok dan menekan laju inflasi, khususnya di Kabupaten Soppeng,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah komoditas dijual dengan harga lebih rendah dibanding harga pasar. Di antaranya terigu Kompas Rp10.500 per kemasan, terigu Dua Pedang Rp8.000, minyak goreng Alif 2 liter Rp40.500, bawang merah dan bawang putih masing-masing Rp30.000 per kilogram.

Selain itu, tersedia beras SPHP Rp58.000 per 5 kilogram, beras premium Rp74.500 per 5 kilogram, minyak goreng “Kita” kemasan bantal Rp15.000 per liter, serta gula pasir Rp17.500 per kilogram.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pemerintah daerah berharap program serupa dapat terus dilaksanakan secara berkala guna menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi daerah.(**)

12 Keluarga Penerima Manfaat di Desa Parenring Terima BLT DD

Soppeng Kabarta.com--- Guna membantu masyarakat kurang mampu serta menjaga stabilitas ekonomi warga di tengah berbagai tantangan kebutuhan hidup, Pemerintah Desa Parenring, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng  salurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk Triwulan I Tahun 2026 , jumat, 24 April 2026.

Penyaluran BLT-DD kali ini diberikan kepada 12 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah melalui proses verifikasi dan penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bantuan disalurkan untuk periode bulan Januari Februari dan Maret 2026, dengan nilai Rp300.000 per bulan untuk setiap KPM.

Dengan demikian, total bantuan yang diterima oleh masing-masing KPM selama Triwulan I adalah sebesar Rp900.000. Penyaluran dilakukan secara langsung kepada penerima dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tertib administrasi.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Pemerintah desa, unsur BPD, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, Babinkamtibnas, Babimnas serta pihak terkait lainnya guna memastikan bahwa proses penyaluran berjalan lancar, tepat sasaran, dan sesuai regulasi. Para penerima manfaat juga diharapkan dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara bijak untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Melalui penyaluran BLT-DD ini, Pemerintah Desa Parenring berharap dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi keluarga di tingkat desa.(**)

Bupati Soppeng Teken MOU Terkait Penanganan Masalah Sampah

Makassar Kabarta.com--- Bupati Soppeng Suwardi Haseng melakukan penandatanganan komitmen bersama pengelolaan sampah dan strategi KIE sebagai langkah konkret dalam memperkuat keseriusan pemerintah daerah menangani persoalan sampah di wilayah masing-masing

Penandatanganan tersebut dilakukan Bupati Soppeng saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah dan Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (23 April 2026).

Rapat koordinasi dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, serta dihadiri Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto, dan diikuti oleh 24 kepala daerah kabupaten/kota se-Sulawesi.

Deputi KLH, Ary Sudijanto, dalam arahannya menegaskan bahwa pemerintah pusat menargetkan penyelesaian persoalan sampah secara nasional pada tahun 2029 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

Upaya yang didorong meliputi penghentian praktik open dumping di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta penguatan pengelolaan sampah dari hulu melalui pemilahan di tingkat sumber atau rumah tangga.

Pemerintah pusat mencanangkan Gerakan Indonesia ASRI sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengatasi persoalan sampah dan menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Sementara Bupati Soppeng menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah pusat dan kesiapan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah, mulai dari tingkat rumah tangga hingga pengolahan akhir.

Kolaborasi lintas sektor serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Rakor ini diharapkan mampu memperkuat langkah strategis Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam penanganan sampah, sekaligus berkontribusi dalam pencapaian target nasional menuju Indonesia yang lebih bersih dan ramah lingkungan pada tahun 2029.(**).

Lantik 18 Pejabat, PLT Sekda Soppeng Tegaskan; Ini Amanah yang Menuntut Integritas dan Profesionalisme

Soppeng Kabarta.com--- Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng, Andi Muhammad Surahman menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah yang menuntut integritas, profesionalisme, serta tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Andi Muhammad Surahman saat melantik serta mengambil sumpah jabatan terhadap 18 pejabat administrator dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng di Aula Kantor BKPSDM Kabupaten Soppeng, Jumat, 17 April 2026.

la mengingatkan para pejabat yang dilantik untuk meningkatkan kinerja dan disiplin, serta memahami secara utuh tugas dan fungsi sesuai jabatan yang diemban.

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah penataan birokrasi yang dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan jabatan diisi aparatur sipil negara sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.

Berikut nama 18 pejabat administrator dan fungsional yang dilantik:

1. AWALUDDIN, ST., MT., Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng.

2. Ir. PUJIARMAN, ST., MT., IPP, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng.

3. ANDI WALINONO, S.Sos., M.AP., Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa.

4. MURSIN, S.IP., Sekretaris Lurah Jennae, Kecamatan Liliriaja.

5. SULFA, S.IP., MM., Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Lalabata.

6. MASTUTI, S.IP., Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kantor Kecamatan Liliriaja.

7. RUSMAN, S.Sos., M.Si., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

8. IWAN SETIAWAN, S.Kom., MM., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

9. WIDIAWATI, S.Si., MM., Administrator Kesehatan Ahli Madya pada UPT RSUD La Temmamala.

10. SAHRIANA GAFFAR, S. Kep., Ns., Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan.

11. NUR ASYRUNI MUHARRAM, S.Tr. Kes., Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan.

12. NURHAYATI, S.E., M.Si., Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

13. RESKI, S.A.P., Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

14. dr. ANDI NIKMA, Sp.B., Dokter Ahli Pertama pada UPT RSUD La Temmamala.

15. SYIARUDDIN, S.Kep., Ns., Perawat Penyelia pada UPT RSUD La Temmamala.

16. MARWAH, S.Pd., M.Pd., Guru Ahli Muda pada UPTD SPF SDN 141 Cennae.

17. SUPRIADI, S.Pd.Gr., M.Pd., Guru Ahli Pertama pada UPTD SPF SDN 141 Cennae.

18. WAHYU FIRMANSYAH, S.Pd., M.Pd., Guru Ahli Pertama pada UPTD SPF SDN 205 Macanre.(**)

Dorong Minat Baca Masyarakat, Askrindo Regional Makassar Berikan Bantuan Mobil Pintar Kepada Pemkab Soppeng

Makassar Kabarta.com---- Pemerintah Kabupaten Soppeng menerima bantuan satu unit Mobil Pintar (MOPI) dari PT Askrindo Regional Makassar dalam upaya memperluas akses literasi masyarakat, khususnya 

di wilayah pedesaan. 

Bantuan Mobil Pintar tersebut diserahkan langsung oleh Regional Office Head PT Askrindo Makassar, Cery Fertiliawan, kepada Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, di Makassar pada Jumat, 17 April 2026

Dalam keterangannya, Cery Fertiliawan menjelaskan bahwa Mobil Pintar merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan yang difokuskan pada peningkatan literasi masyarakat. keterbatasan akses bahan bacaan di wilayah terpencil masih menjadi tantangan yang perlu diatasi secara kolaboratif.

“Program ini bertujuan untuk mendorong minat baca masyarakat, terutama anak-anak di daerah pelosok yang memiliki keterbatasan akses terhadap bahan bacaan. Mobil Pintar ini membawa berbagai jenis buku mulai dari cerita anak, buku pelajaran sekolah, hingga literatur umum lainnya,” ujar Cery.

Ia menambahkan bahwa selain koleksi buku fisik, Mobil Pintar juga dilengkapi fasilitas literasi digital untuk mendukung pembelajaran masyarakat di era modern. 

Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat diharapkan dapat mulai terbiasa mengakses informasi secara lebih luas melalui media digital.

Lebih lanjut, pengelolaan operasional Mobil Pintar ini nantinya akan berada di bawah tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng, yang akan mengatur jadwal kunjungan ke desa-desa serta memastikan program berjalan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Bupati Soppeng Suwardi Haseng menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT Askrindo atas dukungan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Ia menilai bahwa bantuan tersebut merupakan langkah konkret dalam memperkuat budaya literasi di Kabupaten Soppeng.

“Bantuan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Mobil Pintar ini akan menjadi solusi jemput bola untuk menjangkau warga, terutama anak-anak dan masyarakat yang akses bukunya masih terbatas atau jauh dari perpustakaan,” ujar Suwardi.

Dengan hadirnya Mobil Pintar, pemerintah daerah berharap akses pendidikan non-formal dapat semakin merata hingga ke wilayah terpencil.

Program ini juga diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, khususnya generasi muda di daerah pedesaan.

PT Askrindo sebagai pihak pemberi bantuan menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan sosial, terutama di sektor pendidikan dan literasi masyarakat.

Dengan adanya kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah daerah, program Mobil Pintar diharapkan dapat menjadi model penguatan literasi berbasis layanan bergerak yang efektif menjangkau masyarakat luas di Kabupaten Soppeng dan sekitarnya.(**)

150 Santri dari Enam Pontren di Soppeng Terima Santunan BAZNAS

 

Soppeng Kabarta.com---  Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, bersama Ketua BAZNAS Kabupaten Soppeng, KM. Satturi, menyerahkan santunan kepada 150 santri dan anak yatim.

Adapun penerima santunan berasal dari enam pondok pesantren di Kabupaten Soppeng diantaranya,Pontren Yasrib Lapajung Soppeng, Pontren DDI Pattojo, Pontren Pergis Ganra, Pontren Pertanian NU Sering, Pontren Darunnaim Pesse, Pontren As'Adiyah Tokare.

Penyerahan tersebut berlangsung di Masjid Agung Darussalam Watansoppeng, Kamis (16/4/2026).

Santunan tersebut merupakan bagian dari penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Soppeng.

Ketua BAZNAS Kabupaten Soppeng, KM. Satturi, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kehadiran BAZNAS dalam memberikan perhatian kepada santri dan anak yatim. Ia menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan titipan dari para muzakki yang wajib disampaikan kepada penerima yang berhak.

“Anak-anak yatim merupakan tanggung jawab bersama. Melalui penyaluran ini, kami berharap dapat membantu meringankan kebutuhan mereka serta menumbuhkan semangat dalam menempuh pendidikan. Kami juga mengapresiasi kepercayaan para muzakki yang telah menyalurkan ZIS melalui BAZNAS Kabupaten Soppeng,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng terus mendorong penguatan program sosial yang menyentuh langsung masyarakat, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan.

Ia menilai bahwa kolaborasi antara pemerintah dan BAZNAS memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan bantuan sosial di daerah.

“Program seperti ini sangat positif karena memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya anak-anak yatim dan para santri. Pemerintah daerah tentu mendukung penuh upaya-upaya yang dilakukan BAZNAS,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bupati berharap agar kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.

“Melalui santunan ini, kita ingin menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim sekaligus membantu memenuhi kebutuhan mereka,” pungkasnya.(**)