.png)
Soppeng Kabarta. Com--- Dalam rangka membahas persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa tahun anggaran 2024, Pemerintah Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) di Aula kantor Desa watu, Rabu (8/5/2023).
Musyawarah Desa tersebut dihadiri berbagai pihak, termasuk Tim Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Soppeng, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Ketua RT/RW, rekanan, pekerja, dan tokoh masyarakat.
Sekretaris Desa Watu Sitti Hasnah Sennawi dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan harus benar-benar transparan dan akuntabel.
"Kita harus bekerja sesuai dengan apa yang ada pada rencana anggaran biaya (RAB) yang sudah ditetapkan, serta Kita juga harus mempersiapkan segala dokumen dan dokumentasi untuk laporan pertanggung jawaban," himbaunya.
Sementara Ketua BPD Watu Qayyim dalam sambutannya berharap agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar, baik, dan benar, serta sesuai dengan harapan semua pihak.
Pada tempat yang sama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Soppeng , Fadil, dalam penjelasan teknisnya menyampaikan bahwa tahap pertama yang akan dilaksanakan adalah persiapan untuk masing-masing kegiatan.
"Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan pekerja memiliki peran penting dalam hal ini, dan Jika ada kendala yang dihadapi, silakan sampaikan dalam pertemuan ini." Jelasnya.
Musdes ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan bersama mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa tahun 2024. Diharapkan pula agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa dan mengawasi jalannya pelaksanaan pembangunan.
Informasi Tambahan:
Musyawarah Desa (Musdes) adalah forum musyawarah tertinggi di desa yang dihadiri oleh seluruh warga desa untuk membahas dan menyepakati berbagai hal terkait dengan pembangunan desa.
Pembangunan infrastruktur desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, olehnya itu Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa dan mengawasi jalannya pelaksanaan pembangunan.(**)
