Bupati Soppeng Serahkan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 Dalam Rapat Paripurna DPRD

Soppeng, Kabarta.com— Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Soppeng yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Soppeng, H. Naspidin (29/7/2026). 

Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, serta undangan lainnya.

Penyerahan KUA-PPAS ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rangka menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan proyeksi indikator makro pembangunan Kabupaten Soppeng tahun 2027, antara lain pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 4,83 persen hingga 6,12 persen, tingkat kemiskinan 5,84 persen hingga 6,19 persen, serta tingkat pengangguran terbuka 2,67 persen hingga 2,95 persen. Selain itu, PDRB per kapita ditargetkan mencapai Rp82,97 juta hingga Rp83,89 juta dengan Indeks Pembangunan Manusia pada kisaran 74,75 hingga 75,36 poin. 

Bupati juga memaparkan proyeksi struktur APBD Tahun Anggaran 2027. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp949,88 miliar, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp206,76 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp743,12 miliar. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp950,67 miliar.

Di sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp30 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang program PEN sebesar Rp20,04 miliar serta pembayaran utang daerah sebesar Rp9,16 miliar. 

Meski indikator pembangunan menunjukkan tren positif, Bupati Suwardi Haseng mengingatkan adanya tantangan fiskal yang masih dihadapi daerah. 

“Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih relatif tinggi, ruang fiskal daerah masih terbatas, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik terus meningkat,” ujarnya. 

Sebagai langkah strategis, Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal dan efektivitas belanja daerah.

“Pemerintah Kabupaten Soppeng akan terus melakukan penguatan Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan efisiensi belanja, serta memastikan setiap program dan kegiatan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Melalui penyampaian Rancangan KUA dan PPAS ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap pembahasan bersama DPRD dapat berjalan secara konstruktif, sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hadiri Rakor PM-AAS Sulsel, Bupati Soppeng Teken komitmen Pencapaian Target

Makassar Kabarta.com– Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menghadiri Rapat Koordinasi Perluasan Penerapan Budi Daya Padi Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS) Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin, 20 Juli 2026.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, dan menghadirkan Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI sekaligus Penanggung Jawab Swasembada Pangan Sulawesi Selatan, Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si., yang memberikan arahan mengenai percepatan penerapan PM-AAS sebagai bagian dari strategi mewujudkan swasembada pangan nasional. 

Rakor tersebut diikuti para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan bersama jajaran Kementerian Pertanian, perangkat daerah, perguruan tinggi, BUMN, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyamakan langkah dalam pelaksanaan program PM-AAS di Sulawesi Selatan. 

Dalam forum tersebut, pemerintah memaparkan target penerapan PM-AAS di Sulawesi Selatan seluas 91.340 hektare pada 2026. Target tersebut merupakan bagian dari program nasional pengembangan pertanian modern seluas 1 juta hektare guna mendukung swasembada pangan berkelanjutan. 

Selain sosialisasi program, rakor juga membahas kesiapan sarana dan prasarana pendukung, dukungan penyediaan pupuk, serta pembagian target pelaksanaan di setiap kabupaten dan kota. Diskusi dilakukan untuk memastikan seluruh daerah memiliki kesiapan yang sama dalam mengimplementasikan PM-AAS. 

Pada akhir kegiatan, Bupati H. Suwardi Haseng bersama seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan menandatangani komitmen pencapaian target PM-AAS. Penandatanganan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan penerapan sistem budidaya padi modern yang mengedepankan mekanisasi, penggunaan teknologi, serta peningkatan produktivitas pertanian. 

Keikutsertaan Kabupaten Soppeng dalam penandatanganan komitmen tersebut menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk terus mendukung transformasi sektor pertanian melalui penerapan teknologi modern, sekaligus memperkuat kontribusi daerah dalam mewujudkan swasembada pangan di Sulawesi Selatan dan tingkat nasional.(**)

Bahas Perluasan Jaringan Listrik Masuk Sawah, Bupati Soppeng Lakukan Koordinasi Dengan PLN Wilayah Sulselbar

Makassar Kabarta.com---  Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng tidak berhenti mencari jalan agar sawah-sawah tadah hujan di Kabupaten Soppeng memiliki sumber air yang lebih terjamin. Salah satu kebutuhan yang kini menjadi perhatian adalah tersedianya jaringan listrik untuk menggerakkan pompa air dari sungai maupun sumur bor. 

Bupati Suwardi Haseng didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, H. Asis Dahlan, melakukan pertemuan di Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) bersama General Manager UID Sulselrabar, Edyansyah, Senin (20/7/2026).

Pertemuan ini menjadi salah satu ikhtiar Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mewujudkan visi Listrik Masuk Sawah. Program tersebut diharapkan mampu memperluas akses listrik di kawasan pertanian sehingga pompa air dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan produktivitas sawah tadah hujan.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Soppeng menyampaikan harapan agar PLN dapat memperluas jangkauan jaringan distribusi listrik ke kawasan pertanian yang menjadi sasaran program Listrik Masuk Sawah.

"Sebagian besar sawah di Kabupaten Soppeng masih bergantung pada air hujan. Karena itu, kami mendorong pengembangan pompanisasi agar petani memiliki sumber air yang lebih terjamin dan dapat meningkatkan intensitas tanam. Upaya tersebut membutuhkan dukungan jaringan listrik yang memadai. Kami berharap PLN dapat menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memperluas jangkauan layanan kelistrikan hingga ke kawasan persawahan sehingga program Listrik Masuk Sawah dapat diwujudkan secara bertahap," ujar Suwardi Haseng.

Ia menjelaskan, kehadiran jaringan listrik di kawasan persawahan akan membuka peluang pemanfaatan pompa air berbasis listrik secara lebih luas. Dengan demikian, petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada musim hujan untuk mengairi lahan sehingga produktivitas pertanian diharapkan terus meningkat.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Manager PLN ULP Pajalesang, Muh. Faisal Hasan, bersama jajaran PLN UID Sulselrabar. Pembahasan difokuskan pada kebutuhan penambahan jaringan distribusi listrik di kawasan pertanian sebagai salah satu prasyarat pelaksanaan program Listrik Masuk Sawah yang tengah dikembangkan Pemerintah Kabupaten Soppeng.(**)

Samakan Persepsi, Kementerian Pertanian Gelar Sosialisasi program ICARE PIU BRMP Sistem di Soppeng

Soppeng, Kabarta.com--- Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian (BRMP Sistem) mulai mengimplementasikan Program Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment (ICARE) di Kabupaten Soppeng. Tahapan awal ditandai dengan pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan ICARE PIU BRMP Sistem yang berlangsung di Aula Pertemuan Gabungan Dinas, Kompleks Kantor Bupati Soppeng, Selasa (21/7/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan sebelum program dijalankan di lapangan. Program ICARE dirancang untuk memperkuat pembangunan pertanian berbasis kawasan melalui pendekatan modern yang mengintegrasikan peningkatan produktivitas, kelembagaan petani, hingga penguatan ekonomi pedesaan.

Pelaksana Tugas Kepala Balai Besar Pengembangan Sistem Modernisasi Pertanian (BRMP Sistem), Dr. Ir. Muhammad Thamrin, M.Si, menjelaskan bahwa ICARE tidak hanya berorientasi pada peningkatan hasil produksi pertanian, tetapi juga mendorong transformasi sektor pertanian agar lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, penyuluh, perguruan tinggi, pelaku usaha hingga kelompok tani. Karena itu, penguatan kelembagaan petani, penerapan inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam pelaksanaan ICARE.

Ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Soppeng menjadi salah satu daerah yang memperoleh kepercayaan sebagai lokasi pelaksanaan Program ICARE Tahun Anggaran 2026. Pengembangan program akan difokuskan di empat kecamatan, yakni Marioriawa, Donri-Donri, Lalabata, dan Ganra.

Sementara itu, sambutan Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah H. Andi Haeruddin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian, khususnya BRMP Sistem, atas penetapan Kabupaten Soppeng sebagai salah satu lokasi pelaksanaan program nasional tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa kepercayaan tersebut harus dijawab dengan komitmen seluruh pihak agar pelaksanaan ICARE benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan mempercepat pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Soppeng.

Pada kesempatan itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, H. Asis Dahlan, mengungkapkan bahwa nilai Program ICARE yang akan masuk ke Kabupaten Soppeng mencapai puluhan miliar rupiah.

Program tersebut akan menyasar 20 Brigade Pangan yang tersebar di empat kecamatan pelaksana dengan prioritas penerima manfaat adalah petani milenial berusia maksimal 40 tahun.

Menurut Asis Dahlan, penyaluran bantuan kepada Brigade Pangan direncanakan berlangsung mulai pertengahan Agustus hingga pertengahan September 2026 sesuai tahapan yang telah disusun.

Sosialisasi dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Soppeng, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, kelompok tani dan gabungan kelompok tani, perguruan tinggi, pelaku usaha pertanian, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Selain mendapatkan pemaparan mengenai pelaksanaan Program ICARE PIU BRMP Sistem, peserta juga mengikuti bimbingan teknis sebagai bekal dalam mengimplementasikan program di tingkat lapangan.(Red)

Peringati HUT Bhayangkara Ke-80, Bupati Soppeng Ikuti Kejuaraan Menembak Kapolda Sulsel Cup XI 2026

Makassar, Kabarta.com– Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng mengikuti Kejuaraan Menembak Kapolda Sulsel Cup XI Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Tembak Januraga SPN Polda Sulsel, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Jumat (17/7/2026), dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80.

Pada kegiatan tersebut, Bupati Soppeng hadir bersama Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana dan Kapolres Enrekang AKBP Hari Budiyanto yang telah ditunjuk sebagai Kapolres Soppeng dan kini menunggu pelaksanaan serah terima jabatan. Momen kebersamaan ketiganya menjadi gambaran eratnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan jajaran Polri, sekaligus menandai kesinambungan kepemimpinan di Polres Soppeng.

Kejuaraan Menembak Kapolda Sulsel Cup XI 2026 dibuka langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Djuhandani Rahardjo Puro. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Satuan Brimob Polda Sulsel di bawah komando Dansat Brimob Polda Sulsel Kombes Pol. Muhammad Ridwan.

Sebanyak sekitar 523 peserta ambil bagian dalam kejuaraan ini, terdiri atas unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, akademisi, hingga komunitas olahraga menembak. Selain Bupati Soppeng, Bupati Jeneponto juga turut ambil bagian sehingga hanya dua kepala daerah kabupaten yang mengikuti kejuaraan tersebut.

Pembukaan kejuaraan turut dihadiri Dankodaeral VI/Makassar Laksda TNI Andi Abdul Aziz, Wakapolda Sulsel Brigjen Pol. Dr. Gidion Arif Setyawan, perwakilan Pangdam XIV/Hasanuddin, Ketua KONI Sulsel Darmawangsyah Muin, Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, pimpinan instansi vertikal, serta para Kapolres jajaran Polda Sulawesi Selatan.

Kejuaraan Menembak Kapolda Sulsel Cup XI menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang bertujuan mempererat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat, sekaligus menjadi wadah meningkatkan kemampuan serta prestasi olahraga menembak di Sulawesi Selatan.(**)

Bupati Soppeng Buka Sosialisasi Program DAK Sanitasi TA 2026 Bagi Kelompok Penerima Manfaat

Soppeng Kabarta.com---  Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menghadiri sekaligus membuka Sosialisasi Hibah Pembangunan Tangki Septik Individual Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi Tahun Anggaran 2026 bagi Kelompok Penerima Manfaat pada empat kelurahan. Kegiatan tersebut berlangsung di Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Rabu (15/7/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng mengatakan pembangunan tangki septik individual merupakan program yang menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Soppeng karena memiliki dampak besar terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan sanitasi yang layak.

Menurutnya, program tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025–2029, yakni mewujudkan "Soppeng Sehat, Maju, dan Berdaya Saing dalam Sistem Agropolitan."

"Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang besar, terutama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat," ujar Suwardi.

Ia berharap seluruh penerima manfaat dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik sehingga mampu mendorong perubahan perilaku hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat.

Bupati juga mengajak masyarakat meninggalkan kebiasaan membuang limbah domestik secara sembarangan karena dapat mencemari lingkungan dan menjadi sumber berbagai penyakit. 

Menurutnya, keberadaan tangki septik individual harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan agar manfaat program sanitasi dapat dirasakan secara berkelanjutan.

"Harapan kita, tidak ada lagi masyarakat yang membuang limbah sembarangan sehingga tercipta lingkungan yang sehat. Sanitasi yang layak akan melahirkan masyarakat yang sehat," katanya.

Kegiatan sosialisasi hibah ini diikuti kelompok penerima manfaat dari empat kelurahan, yakni Pajalesang, Cabenge, Macanre, dan Ujung. Masing-masing kelurahan memperoleh alokasi pembangunan sebanyak 50 unit tangki septik individual, sehingga total bantuan yang akan dibangun melalui Program DAK Sanitasi Tahun 2026 mencapai 200 unit.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Soppeng yang diwakili oleh Kabid Cipta Karya, Camat Lilirilau, pendamping teknis kegiatan dari Dinas PUPR, para lurah dari empat kelurahan penerima manfaat, serta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang terlibat dalam pelaksanaan program.(**)

Pastikan Pengelolaan Sampah Berjalan Lebih Efektif dan Berkelanjutan, Bupati Soppeng Tinjau TPA Lempa

Soppeng Kabarta.com---  Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, meninjau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Lempa di Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Senin (13/7/2026), untuk memantau langsung kondisi sarana, prasarana, serta sistem pengelolaan sampah di sektor hilir.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi (monev) terhadap operasional TPA sekaligus memastikan pengelolaan sampah di Kabupaten Soppeng berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam peninjauannya, Bupati menyoroti kondisi blok pembuangan yang masih aktif dan meminta agar segera dilakukan pembenahan, termasuk penerapan sistem sel harian (daily cover). Langkah tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan kapasitas TPA sekaligus memperpanjang umur pakainya.

"Pengelolaan TPA harus dilakukan dengan baik agar kapasitas yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal," ujar Suwardi Haseng.

Ia menegaskan, penyelesaian persoalan sampah tidak cukup dilakukan di hilir, tetapi harus dimulai dari sumbernya. Karena itu, masyarakat didorong melakukan pemilahan sampah sejak tingkat rumah tangga, disertai penguatan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dan bank sampah di tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan.

Selain itu, Suwardi juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam pengolahan sampah agar tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, melainkan memiliki nilai ekonomi.

Salah satu teknologi yang dinilai potensial adalah Refuse Derived Fuel (RDF), yakni mengolah sampah, terutama sampah plastik yang telah dipilah dan dicacah, menjadi bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Menurutnya, penerapan teknologi tersebut tidak hanya mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA, tetapi juga membuka peluang terciptanya sumber pendapatan dari sektor pengelolaan sampah.

Berdasarkan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Soppeng, TPA Lempa memiliki luas sekitar 6 hektare, dengan kapasitas desain sekitar 280 ribu meter kubik. Dalam dokumen RPJPD Kabupaten Soppeng 2025–2045, pemerintah daerah juga menegaskan perlunya peningkatan kapasitas dan penanganan TPA agar masa layanannya dapat terus dioptimalkan.

Turut mendampingi Bupati dalam kunjungan tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng, Aryadin Arif, S.TP., M.Si., bersama Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng.(**)