Hadiri Rakor PM-AAS Sulsel, Bupati Soppeng Teken komitmen Pencapaian Target

Makassar Kabarta.com– Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menghadiri Rapat Koordinasi Perluasan Penerapan Budi Daya Padi Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS) Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin, 20 Juli 2026.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, dan menghadirkan Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI sekaligus Penanggung Jawab Swasembada Pangan Sulawesi Selatan, Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si., yang memberikan arahan mengenai percepatan penerapan PM-AAS sebagai bagian dari strategi mewujudkan swasembada pangan nasional. 

Rakor tersebut diikuti para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan bersama jajaran Kementerian Pertanian, perangkat daerah, perguruan tinggi, BUMN, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyamakan langkah dalam pelaksanaan program PM-AAS di Sulawesi Selatan. 

Dalam forum tersebut, pemerintah memaparkan target penerapan PM-AAS di Sulawesi Selatan seluas 91.340 hektare pada 2026. Target tersebut merupakan bagian dari program nasional pengembangan pertanian modern seluas 1 juta hektare guna mendukung swasembada pangan berkelanjutan. 

Selain sosialisasi program, rakor juga membahas kesiapan sarana dan prasarana pendukung, dukungan penyediaan pupuk, serta pembagian target pelaksanaan di setiap kabupaten dan kota. Diskusi dilakukan untuk memastikan seluruh daerah memiliki kesiapan yang sama dalam mengimplementasikan PM-AAS. 

Pada akhir kegiatan, Bupati H. Suwardi Haseng bersama seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan menandatangani komitmen pencapaian target PM-AAS. Penandatanganan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan penerapan sistem budidaya padi modern yang mengedepankan mekanisasi, penggunaan teknologi, serta peningkatan produktivitas pertanian. 

Keikutsertaan Kabupaten Soppeng dalam penandatanganan komitmen tersebut menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk terus mendukung transformasi sektor pertanian melalui penerapan teknologi modern, sekaligus memperkuat kontribusi daerah dalam mewujudkan swasembada pangan di Sulawesi Selatan dan tingkat nasional.(**)

Bahas Perluasan Jaringan Listrik Masuk Sawah, Bupati Soppeng Lakukan Koordinasi Dengan PLN Wilayah Sulselbar

Makassar Kabarta.com---  Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng tidak berhenti mencari jalan agar sawah-sawah tadah hujan di Kabupaten Soppeng memiliki sumber air yang lebih terjamin. Salah satu kebutuhan yang kini menjadi perhatian adalah tersedianya jaringan listrik untuk menggerakkan pompa air dari sungai maupun sumur bor. 

Bupati Suwardi Haseng didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, H. Asis Dahlan, melakukan pertemuan di Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) bersama General Manager UID Sulselrabar, Edyansyah, Senin (20/7/2026).

Pertemuan ini menjadi salah satu ikhtiar Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mewujudkan visi Listrik Masuk Sawah. Program tersebut diharapkan mampu memperluas akses listrik di kawasan pertanian sehingga pompa air dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan produktivitas sawah tadah hujan.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Soppeng menyampaikan harapan agar PLN dapat memperluas jangkauan jaringan distribusi listrik ke kawasan pertanian yang menjadi sasaran program Listrik Masuk Sawah.

"Sebagian besar sawah di Kabupaten Soppeng masih bergantung pada air hujan. Karena itu, kami mendorong pengembangan pompanisasi agar petani memiliki sumber air yang lebih terjamin dan dapat meningkatkan intensitas tanam. Upaya tersebut membutuhkan dukungan jaringan listrik yang memadai. Kami berharap PLN dapat menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memperluas jangkauan layanan kelistrikan hingga ke kawasan persawahan sehingga program Listrik Masuk Sawah dapat diwujudkan secara bertahap," ujar Suwardi Haseng.

Ia menjelaskan, kehadiran jaringan listrik di kawasan persawahan akan membuka peluang pemanfaatan pompa air berbasis listrik secara lebih luas. Dengan demikian, petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada musim hujan untuk mengairi lahan sehingga produktivitas pertanian diharapkan terus meningkat.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Manager PLN ULP Pajalesang, Muh. Faisal Hasan, bersama jajaran PLN UID Sulselrabar. Pembahasan difokuskan pada kebutuhan penambahan jaringan distribusi listrik di kawasan pertanian sebagai salah satu prasyarat pelaksanaan program Listrik Masuk Sawah yang tengah dikembangkan Pemerintah Kabupaten Soppeng.(**)

221 Kelompok Tani di Soppeng Terima Bantuan Benih Padi dan Jagung dari Kementan RI

Soppeng Kabarta.com— Pemerintah Kabupaten Soppeng mulai menyalurkan bantuan benih padi dan jagung tahun 2026 kepada 221 kelompok tani di daerah itu. Dalam penyaluran tersebut, Bupati Soppeng Suwardi Haseng menegaskan bantuan pemerintah tidak boleh diperjualbelikan maupun dipindahtangankan.

Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan Pertemuan Sosialisasi dan Penyerahan Bantuan Benih Padi dan Jagung Tahun 2026 yang digelar Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng di Aula Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Senin (11/5/2026).

Program bantuan yang bersumber dari APBN Kementerian Pertanian RI tersebut menjangkau ratusan kelompok tani yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Soppeng.

Sebanyak 95 kelompok tani menerima bantuan benih padi, sementara bantuan benih jagung diberikan kepada 126 kelompok tani.

Dalam sambutannya, Suwardi meminta agar bantuan benih didistribusikan sesuai daftar calon penerima dan calon lokasi (CPCL) yang telah ditetapkan pemerintah.

“Jangan lagi ada kejadian benih tidak terbagi secara merata sesuai CPCL yang sudah disusun. Bantuan benih pemerintah ini tidak untuk dipindahtangankan, apalagi diperjualbelikan,” tegasnya.

Ia mengingatkan penyalahgunaan bantuan benih dapat berdampak hukum sekaligus mencoreng nama baik Kabupaten Soppeng di hadapan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian.

Selain menekankan pengawasan distribusi bantuan, Suwardi menyebut program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan mendukung target swasembada pangan nasional.

Pemkab Soppeng tahun ini menerima bantuan benih padi untuk lahan seluas 5.716 hektare dengan total benih mencapai 142.900 kilogram. Varietas yang disalurkan antara lain Inpari 32, Mekongga, dan Padjajaran.

Sementara bantuan benih jagung dialokasikan untuk lahan seluas 7.080 hektare dengan jumlah benih mencapai 106.200 kilogram varietas NK 306.

Menurut Suwardi, penggunaan benih unggul diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung kesejahteraan petani.

“Benih unggul berpotensi meningkatkan hasil pertanian dan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian kita,” ujarnya.

Kegiatan sosialisasi dan penyerahan bantuan tersebut diikuti ratusan peserta yang terdiri dari kelompok tani penerima bantuan, penyuluh pertanian lapangan (PPL), koordinator BPP, pengawas benih tanaman, serta unsur penyuluh pertanian lainnya.

Selain penyerahan bantuan, kegiatan juga dirangkaikan dengan sosialisasi teknis terkait pelaksanaan program bantuan benih tahun 2026.(**)

Bupati Soppeng Teken MOU Terkait Penanganan Masalah Sampah

Makassar Kabarta.com--- Bupati Soppeng Suwardi Haseng melakukan penandatanganan komitmen bersama pengelolaan sampah dan strategi KIE sebagai langkah konkret dalam memperkuat keseriusan pemerintah daerah menangani persoalan sampah di wilayah masing-masing

Penandatanganan tersebut dilakukan Bupati Soppeng saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah dan Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (23 April 2026).

Rapat koordinasi dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, serta dihadiri Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto, dan diikuti oleh 24 kepala daerah kabupaten/kota se-Sulawesi.

Deputi KLH, Ary Sudijanto, dalam arahannya menegaskan bahwa pemerintah pusat menargetkan penyelesaian persoalan sampah secara nasional pada tahun 2029 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

Upaya yang didorong meliputi penghentian praktik open dumping di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta penguatan pengelolaan sampah dari hulu melalui pemilahan di tingkat sumber atau rumah tangga.

Pemerintah pusat mencanangkan Gerakan Indonesia ASRI sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengatasi persoalan sampah dan menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Sementara Bupati Soppeng menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah pusat dan kesiapan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah, mulai dari tingkat rumah tangga hingga pengolahan akhir.

Kolaborasi lintas sektor serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Rakor ini diharapkan mampu memperkuat langkah strategis Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam penanganan sampah, sekaligus berkontribusi dalam pencapaian target nasional menuju Indonesia yang lebih bersih dan ramah lingkungan pada tahun 2029.(**).

Bupati Soppeng Tegaskan Ketimpangan Distribusi Guru Tidak Bisa Dibiarkan Berlarut-larut

Soppeng Kabarta.com— 

Bupati Soppeng Suwandi Haseng menegaskan bahwa ketimpangan distribusi guru tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah akan melakukan pemetaan secara berkala untuk memastikan distribusi tenaga pendidik lebih merata sesuai kebutuhan. 

Hal tersebut diungkap Bupati Soppeng saat memberikan Arahan pada kegiatan Rembuk Pendidikan Kabupaten Soppeng yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng Kamis (2/4/2026)

Menurutnya, penumpukan guru di satu tempat sementara di tempat lain kekurangan harus segera diatasi. Jika kelebihan, ada guru yang tidak cukup jam mengajarnya dan tidak mendapatkan sertifikasi. Ini tentu berdampak pada kesejahteraan dan pendapatan guru itu sendiri.

Selain itu, Bupati Soppeng menilai kegiatan rembuk pendidikan menjadi ruang penting untuk memperkecil kesenjangan informasi antara pemerintah daerah dan kalangan guru.

“Rembuk seperti ini sangat bermanfaat karena mengurangi gap informasi antara pemerintah daerah dengan para guru di lapangan,

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, Dr. Nur Alim, kembali menegaskan bahwa salah satu  persoalan pendidikan daerah adalah distribusi, dan efektivitas guru di satuan pendidikan.

Pada kegiatan yang sama Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, Dr. Nurmal Idrus, mengungkapkan bahwa saat ini di Kabupaten Soppeng  mengalami kelebihan sekitar 130 guru. Di sisi lain, masih terdapat sejumlah kecamatan yang justru kekurangan tenaga pengajar. Kondisi ini, menurutnya, ini berdampak langsung pada efektivitas layanan pendidikan.

Hasil dari seluruh rangkaian kegiatan rembuk pendidikan ini, akan dirumuskan menjadi rekomendasi Dewan Pendidikan untuk disampaikan kepada pihak terkait sebagai bahan pengambilan kebijakan ke depan.(**)

Bupati Soppeng Serahkan LKPJ TA 2025 Dalam Rapat Paripurna DPRD

Soppeng Kabarta.com— Bupati Soppeng Suwardi Haseng menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (1/4/2026). 

Dokumen tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Andi Muhammad Farid.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menyampaikan bahwa LKPJ tersebut merupakan laporan tahun pertama masa kepemimpinan bersama Wakil Bupati Soppeng. 

Laporan tersebut menjadi gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang 2025 sekaligus awal pelaksanaan visi pembangunan “Soppeng Sehat, Maju, dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan”.

Bupati Soppeng menegaskan, pemerintah daerah tetap berupaya menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan secara optimal meski menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran. 

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

Dalam pemaparan ringkasan LKPJ, disebutkan bahwa realisasi pendapatan daerah Kabupaten Soppeng tahun 2025 mencapai Rp1.149.502.009.824. Angka tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp191.962.495.807, pendapatan transfer sebesar Rp953.713.283.736, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp3.826.230.281.

Realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp1.142.523.714.614. Rinciannya meliputi belanja operasi Rp907.446.932.694, belanja modal Rp114.685.574.194, belanja tidak terduga Rp3.180.000.589, serta belanja transfer Rp117.211.207.137.

Selain itu, dalam LKPJ juga disampaikan pelaksanaan tugas pembantuan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng yang bersumber dari Kementerian Pertanian sebesar Rp49.234.524.230.

Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD atas pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya. 

Namun demikian, pembahasan lebih lanjut terhadap dokumen LKPJ masih akan dilakukan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(**)

Pemkab Soppeng Bersama Kejaksaan Negeri Tandatangani PKS Terkait Pidana Kerja Sosial

Soppeng Kabarta.com— Pemerintah Kabupaten Soppeng menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri Soppeng terkait penerapan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana, Rabu (1/4/2026).

Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng. PKS diteken oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejari Soppeng bersama Dinas Sosial serta Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DPMPTSP Nakertrans) Kabupaten Soppeng.

Kegiatan ini disaksikan langsung oleh Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, dan Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng, Sulta D. Sitohang.

PKS tersebut mengatur dukungan pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana umum.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menyatakan kerja sama ini merupakan langkah pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan penegakan hukum yang memberi manfaat bagi masyarakat.

“Melalui pidana kerja sosial, pelaku tidak hanya menjalani sanksi, tetapi juga diarahkan untuk berkontribusi dalam kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan,” ujarnya.

Ia menekankan, keterlibatan perangkat daerah penting untuk memastikan pelaksanaan pidana kerja sosial berjalan terkoordinasi dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Di akhir sambutannya, Bupati Soppeng menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejari Soppeng atas sinergi yang terbangun, serta berharap kerja sama tersebut dapat berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Secara regulatif, peran Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam penerapan pidana kerja sosial merujuk pada kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada urusan sosial, ketenagakerjaan, dan pelayanan publik.

Dalam kerangka itu, perangkat daerah seperti Dinas Sosial dan DPMPTSP Nakertrans berperan mendukung pelaksanaan pidana kerja sosial sesuai kewenangan masing-masing.

Adapun pidana kerja sosial sebagai bentuk pemidanaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang membuka ruang penerapan sanksi alternatif di luar pidana penjara.

Dengan dasar tersebut, keterlibatan pemerintah daerah ditempatkan sebagai dukungan operasional di lapangan melalui kerja sama lintas instansi.(**)

Buka Puasa Bersama, Bupati Soppeng Pererat Hubungan Dengan Warga Mario Riaja

Soppeng kabarta.com---  Suasana kebersamaan dan kehangatan Ramadan terasa kuat dalam kegiatan buka puasa bersama yang dihadiri langsung oleh Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, bersama masyarakat di depan Pasar Tanjong, Desa Mario Riaja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, Sabtu (14/3/2026).

Kegiatan yang berlangsung sederhana namun penuh keakraban ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Ratusan warga tampak antusias menyambut kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Soppeng tersebut.

Acara buka puasa bersama ini diselenggarakan oleh Pelaksana Tugas Kepala Puskesmas Tanjong, Hj. Musdalifah, yang digelar di kediamannya yang berada di kawasan Pasar Tanjong. Lokasi tersebut juga dikenal sebagai tempat praktik pelayanan kesehatan umum milik dr. Ratna Budiaty Paisal.

Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga mempertemukan tenaga kesehatan dengan masyarakat dalam suasana yang santai dan penuh kekeluargaan.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Soppeng turut didampingi oleh tim kendali SUKSES SETARA pada Pilkada lalu, yakni Nurmal Idrus dan A. Akbar. 

Kehadiran mereka turut menambah semarak kebersamaan dalam kegiatan yang berlangsung hangat tersebut.

Dalam sambutannya di hadapan masyarakat yang hadir, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa bulan suci Ramadan memiliki makna yang sangat penting dalam memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat.

Menurutnya, Ramadan bukan hanya menjadi waktu untuk meningkatkan kualitas ibadah, tetapi juga menjadi kesempatan yang sangat baik untuk mempererat tali silaturahmi serta memperkuat rasa kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.

“Bulan suci Ramadan menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperkuat silaturahmi, meningkatkan kepedulian sosial, serta menjaga kebersamaan dalam membangun daerah,” ujar Suwardi Haseng.

Ia juga berharap momentum kebersamaan seperti ini dapat terus dijaga dan dipelihara oleh seluruh elemen masyarakat. 

Menurutnya, hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Sementara itu, Hj. Musdalifah selaku penyelenggara kegiatan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran Bupati Soppeng dalam acara tersebut.

Ia menilai kegiatan buka puasa bersama ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antara tenaga kesehatan dan masyarakat.

Menurutnya, kedekatan antara petugas kesehatan dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bersama dalam menjaga kesehatan, terutama selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga pola makan yang sehat serta memperhatikan kondisi tubuh selama menjalankan ibadah puasa.

“Selama Ramadan, masyarakat tetap perlu memperhatikan pola makan yang seimbang serta menjaga kesehatan tubuh agar ibadah dapat dijalankan dengan baik,” ujarnya.

Menjelang waktu berbuka puasa, suasana kebersamaan semakin terasa. Warga yang hadir tampak duduk bersama sambil berbincang santai menunggu azan Magrib berkumandang.

Berbagai hidangan berbuka puasa sederhana tersaji di lokasi kegiatan, mulai dari takjil hingga makanan berbuka yang dinikmati bersama oleh masyarakat dan tamu undangan.

Selain menikmati hidangan berbuka bersama, masyarakat juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdialog langsung dengan Bupati Soppeng. Sejumlah warga menyampaikan aspirasi, harapan, serta masukan terkait pembangunan daerah.

Kegiatan ini menjadi gambaran kuatnya hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Soppeng.

Momentum Ramadan yang penuh berkah ini pun menjadi sarana untuk memperkuat nilai kebersamaan, kepedulian sosial, serta semangat gotong royong dalam membangun daerah.(**)