Kabupaten Soppeng Masuk Lima Besar Terbaik Pertumbuhan Ekonomi di Sulsel

Makassar Kabarta.com-– Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (10/6/2026). 

Dalam sambutannya, Amalia menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan instrumen strategis untuk memotret aktivitas ekonomi Indonesia secara menyeluruh, termasuk perkembangan pola usaha dan transformasi digital yang terus berkembang.

Pencanangan tersebut menandai Sulawesi Selatan sebagai provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 tingkat provinsi. Kegiatan ini menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung suksesnya pelaksanaan sensus.

Acara tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, serta perwakilan pemerintah daerah, termasuk Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai agenda strategis yang akan menjadi kompas dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran. 

Menurutnya, data yang dihasilkan melalui sensus akan menjadi dasar penting dalam menyusun program pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"Sensus Ekonomi 2026 hadir untuk memotret aktivitas ekonomi secara menyeluruh sehingga menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan," ujar Andi Sudirman.

Ia juga mengajak seluruh pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus yang dijadwalkan berlangsung melalui pendataan lapangan secara door to door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Sementara itu, Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle menyatakan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data ekonomi yang akurat dan berkualitas sangat penting untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

"Sensus Ekonomi 2026 merupakan langkah strategis untuk menghadirkan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang dihasilkan akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, penguatan sektor usaha, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Soppeng siap mendukung dan berpartisipasi aktif demi suksesnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026," kata Selle.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS RI juga memaparkan kinerja perekonomian Sulawesi Selatan Triwulan I Tahun 2026. Kabupaten Soppeng tercatat membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 9,39 persen secara tahunan (year-on-year), menempatkannya pada posisi kelima tertinggi di Sulawesi Selatan.

Capaian tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang tercatat sebesar 6,88 persen maupun pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen. 

Kehadiran Wakil Bupati Soppeng dalam kegiatan tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk mendukung penyediaan data statistik yang akurat sebagai dasar pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(**)

Bupati Suwardi Haseng Tinjau Bangunan Koperasi Merah Putih Desa Ganra

Soppeng Kabarta.com – Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, meninjau pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih di Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, Selasa (9/6/2026). 

Kunjungan tersebut turut didampingi Kepala Desa Ganra, Andi Wahyu Gunawan, S.Sos., M.Si., serta Babinsa Desa Ganra. Dalam peninjauan itu, rombongan melihat secara langsung kondisi bangunan yang telah rampung dikerjakan.

Kepala Desa Ganra, Andi Wahyu Gunawan, menyampaikan bahwa progres pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih saat ini telah mencapai 100 persen dan siap mendukung pelaksanaan program penguatan ekonomi masyarakat desa. 

Bupati Soppeng mengapresiasi percepatan penyelesaian pembangunan gedung tersebut. Menurutnya, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya memperkuat perekonomian masyarakat desa sekaligus mendukung program strategis nasional dalam pengembangan koperasi berbasis desa. 

Dengan selesainya pembangunan gedung tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap Koperasi Desa Merah Putih Desa Ganra dapat segera beroperasi dan menjadi pusat pengembangan usaha masyarakat, peningkatan produktivitas ekonomi desa, serta penguatan kesejahteraan warga setempat.(**)

Bangun Sinergitas Dengan Pemkab, IPPK Soppeng Silaturahmi ke Bupati Suwardi Haseng

Soppeng, Kabarta.com--- Ikatan Purnakaryawan Pendidikan dan Kebudayaan (IPPK) Kabupaten Soppeng menggelar silaturahmi dengan Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, di Rumah Jabatan Bupati, Sabtu (6/6).

Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang mempererat hubungan dan komunikasi, tetapi juga momentum bagi IPPK untuk memperkenalkan eksistensinya sebagai organisasi resmi yang mewadahi para purnakaryawan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Kabupaten Soppeng.

Ketua IPPK Soppeng, A.Asis, mengatakan bahwa kunjungan ini bertujuan membangun sinergi yang berkelanjutan dengan Pemerintah Kabupaten Soppeng sekaligus meminta arahan terkait program dan langkah strategis organisasi ke depan.

“Kami ingin IPPK tetap aktif, produktif, dan memberi manfaat meskipun para anggotanya telah memasuki masa purnabakti. Silaturahmi ini menjadi ruang bagi kami untuk bertukar gagasan serta memperoleh masukan demi kemajuan pendidikan di Soppeng,” ujar Asis.

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyambut hangat kehadiran para pengurus dan anggota IPPK. Ia menyampaikan apresiasi serta penghargaan atas dedikasi panjang para guru dan tenaga kependidikan yang telah memberikan kontribusi besar dalam membangun dunia pendidikan di daerah berjuluk Bumi Latemmamala.

“Pengabdian Bapak dan Ibu guru serta tenaga kependidikan merupakan fondasi penting bagi kemajuan pendidikan kita. Semoga silaturahmi ini membawa keberkahan dan semakin memperkuat kebersamaan dalam membangun daerah,” kata Suwardi Haseng.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menitipkan pesan agar semangat pengabdian terhadap dunia pendidikan tetap terjaga meski telah memasuki masa pensiun. Menurutnya, pengalaman, wawasan, dan pemikiran para purnakaryawan pendidikan masih sangat dibutuhkan sebagai sumber inspirasi dan masukan bagi generasi penerus.

Sebagai informasi, IPPK merupakan organisasi yang menghimpun para pensiunan tenaga pendidik dan kependidikan, mulai dari guru, dosen, hingga karyawan struktural Kemendikbud. Organisasi ini menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi, berbagi pengalaman, serta menyalurkan gagasan yang konstruktif guna mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah maupun tingkat nasional.(**)

Bupati Suwardi Haseng Buka Kegiatan Review Hasil SID Optimasi Lahan Non Rawa

Soppeng Kabarta.com— Bupati Soppeng Suwardi Haseng membuka kegiatan Review Hasil Survei Investigasi dan Desain (SID) Optimasi Lahan Non Rawa Tahun 2026 di Ruang Pertemuan Gabungan Dinas, Watansoppeng, Jumat (22/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi tahapan penting dalam memastikan kesiapan teknis sebelum pelaksanaan program optimasi lahan di lapangan, khususnya pada kawasan pertanian non rawa yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman petani.

Dalam sambutannya, Suwardi Haseng menegaskan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Soppeng sehingga membutuhkan dukungan menyeluruh, mulai dari pengolahan lahan, penyediaan air irigasi, hingga sarana pendukung pascapanen. 

Ia menjelaskan bahwa review SID merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan agenda utama pemaparan hasil kajian teknis oleh tim LPPM Universitas Hasanuddin sebagai penyusun desain program optimasi lahan non rawa tahun 2026.

Menurutnya, ketepatan data dan desain menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program pertanian daerah. Karena itu, pemerintah daerah mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan non rawa agar mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. 

Program optimasi lahan non rawa Tahun 2026 direncanakan mencakup luas 6.256 hektare di tujuh kecamatan, ditambah pengembangan sekitar 1.500 hektare di Kecamatan Liliriaja. Program tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan daerah berbasis agropolitan.

Hasil review SID juga menitikberatkan pada kolaborasi dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Soppeng di sektor pertanian, yakni program “Listrik Masuk Sawah”. Berdasarkan rekomendasi SID, sekitar 84 persen pekerjaan optimasi lahan non rawa tahun 2026 berupa pembangunan pompa dan sumur bor berbasis energi listrik.

Dalam laporan SID disebutkan terdapat sekitar 533 titik sumur bor yang tersebar di delapan kecamatan. Jumlah tersebut dinilai menjadi potensi besar dalam mendukung percepatan realisasi program listrik masuk sawah di Kabupaten Soppeng. 

Data hasil SID mencatat sebanyak delapan kecamatan, 45 desa, dan 164 kelompok tani telah tersurvei. Luas usulan awal program tercatat 6.256,51 hektare, sedangkan hasil delineasi lapangan mencapai 8.315,58 hektare atau bertambah sekitar 2.057,07 hektare.

Mayoritas lokasi diarahkan untuk peningkatan indeks pertanaman (IP) 200 atau dua kali panen dalam setahun, yakni pada 140 lokasi atau sekitar 85,4 persen dari total lokasi survei. Sumber air dominan berasal dari air tanah atau sumur, sementara infrastruktur yang paling banyak direkomendasikan berupa pompa air dan jaringan irigasi air tanah (JIAT) pada 132 lokasi.

Selain itu, hasil review menemukan adanya tujuh indikasi kelompok tani ganda yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut sebelum penetapan lokasi program.

Dalam review tersebut juga disampaikan sejumlah rekomendasi prioritas, di antaranya percepatan pembangunan pompa air dan JIAT pada 132 lokasi, penanganan 21 lokasi yang belum memiliki sumber air, serta peningkatan sumber air pada 24 lokasi dengan indeks pertanaman masih IP 100.

Rekomendasi lainnya mencakup verifikasi indikasi ketua kelompok tani ganda, koordinasi dengan P3A dan GP3A terkait operasional dan pemeliharaan infrastruktur, percepatan penetapan lokasi dan anggaran tahun 2026, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi pascakonstruksi secara berkala.

“Melalui proses review ini diharapkan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan produktivitas pertanian serta indeks pertanaman petani secara berkelanjutan,” ungkap Suwardi Haseng.

Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, tim pengawas, penyuluh pertanian, serta tim LPPM Universitas Hasanuddin sebagai penyusun SID. Pelaksanaan kegiatan difasilitasi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng bekerja sama dengan LPPM Unhas.

Pemerintah daerah berharap hasil review SID tersebut dapat menjadi acuan teknis yang kuat dalam pelaksanaan program optimasi lahan tahun 2026 guna mendukung peningkatan produksi pertanian dan swasembada pangan nasional.(**)

Lantik Andi Haerudin Pejabat Sekda, Bupati Soppeng Harap Mampu Jaga Stabilitas Birokrasi

Soppeng Kabarta.com— Bupati Soppeng Suwardi Haseng melantik dan mengambil sumpah jabatan Drs. H. Andi Haeruddin, M.Si sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Jumat, 22 Mei 2026.

Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng dan dihadiri Wakil Bupati Soppeng, para pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, serta sejumlah undangan lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Dalam sambutannya, Bupati Soppeng menyampaikan ucapan selamat kepada Andi Haeruddin atas amanah baru yang diberikan sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Andi Muhammad Surahman atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat Penjabat Sekda sejak 10 Juni 2025 hingga pelantikan pejabat baru.

Menurut Bupati, jabatan Sekretaris Daerah merupakan posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena memiliki peran sebagai koordinator pemerintahan, penggerak birokrasi, serta penghubung antara kepala daerah dan seluruh perangkat daerah.

Karena itu, Penjabat Sekda diharapkan mampu menjaga stabilitas birokrasi, memastikan koordinasi pemerintahan tetap berjalan baik, menjaga ritme pelayanan publik, serta memperkuat sinergi antar perangkat daerah selama masa penugasan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengajak seluruh kepala perangkat daerah memberikan dukungan penuh kepada Penjabat Sekda yang baru agar program-program pemerintah daerah dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.3.3/2139/BKD tanggal 30 April 2026 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng.(**)

Kolaborasi Pemkab dan Kejari Soppeng Mendukung Stabilitas Harga Melalui Gerakan Pangan Murah

Soppeng Kabarta.com— Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama Kejaksaan Negeri Soppeng memperkuat sinergi melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) GASPOL Adhyaksa yang dibuka langsung Bupati Soppeng, Suwardi Haseng di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng, Selasa (19/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bentuk kolaborasi antara Pemkab Soppeng dan Kejari Soppeng dalam mendukung stabilitas harga pangan sekaligus pengendalian inflasi daerah melalui penyediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan Gerakan Pangan Murah tidak hanya berfokus pada keterjangkauan harga, tetapi juga menjadi langkah bersama menjaga ketersediaan pasokan pangan, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha.

Pelaksanaan GPM GASPOL Adhyaksa juga menunjukkan keterlibatan lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, Kejaksaan, hingga pihak pendukung lainnya dalam menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Soppeng.

Pemerintah Kabupaten Soppeng sendiri terus mendorong pelaksanaan Gerakan Pangan Murah secara berkelanjutan. Hingga saat ini, kegiatan serupa telah dilaksanakan puluhan kali di sejumlah lokasi dan ditargetkan mencapai 100 kali pelaksanaan sepanjang tahun 2026.

Kolaborasi Pemkab dan Kejari melalui GASPOL Adhyaksa diharapkan semakin memperkuat upaya menjaga stabilitas pangan sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui akses bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, TNI-Polri, perwakilan instansi, pelaku usaha pangan dan masyarakat.

Kejaksaan Negeri Soppeng Musnahkan Sejumlah Barang Bukti Perkara Pidana inkrah

Soppeng Kabarta.com--- Kejaksaan Negeri Soppeng melakukan pemusnahan sejumlah barang bukti perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng, Sulta D. Sitohang, SH., MH, dan dihadiri Bupati Soppeng, Suwardi Haseng dan sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nurkautsar Hasan, Wakapolres Soppeng Kompol Sudarmin, serta Kepala Rutan Kelas IIB Watansoppeng Dedi Nugroho.

Pemusnahan barang bukti dilakukan terhadap perkara pidana yang telah inkrah dari total 26 terpidana dengan berbagai jenis kasus. Perkara narkotika menjadi yang paling dominan dengan jumlah 16 terpidana.

Barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika jenis sabu seberat 36,97 gram, 411 plastik sachet kecil bekas pembungkus sabu, timbangan digital, alat hisap sabu, hingga sejumlah barang bukti lainnya.

Selain kasus narkotika, pemusnahan juga mencakup barang bukti perkara pencurian, penganiayaan, tindak pidana UU ITE, kelalaian dalam berkendara, kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual fisik, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dalam kegiatan tersebut, barang bukti narkotika dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air, sementara barang bukti lainnya dibakar hingga tidak dapat digunakan kembali.

Kehadiran Bupati Soppeng dalam kegiatan itu menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Soppeng.(**)